JAKARTA, koranmakassarnews.com — Sejak awal KLB ilegal Sibolangit yang dicetuskan Moeldoko tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun belum juga menunjukan itikad baik.
Untuk itu, Partai Demokrat menegaskan agar gerombolan Moeldoko segera minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo.
Hal ini disampaikan, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan resminya, Sabtu (3/4/2021).
Apalagi KLB Ilegal tersebut kata Herzaky Mahendra Putra, juga tidak sesuai aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.
“Gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” tegasnya.
Alasannya ada dua hal, pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Bahkan kata dia, tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini.
“Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” tekannya.
Kedua, lanjut dia, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.
“Dan masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” pungkasnya.
Selain itu, kalau kepada Presiden, sudah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.
baca juga : Pemerintah Tolak Hasil KLB Demokrat, AHY : Alhamdulillah Hukum Telah Ditegakkan Dengan Seadil-adilnya
“Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” jelasnya.
Tidak hanya itu, gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Malah mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.
“Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat. Kami juga sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tutupnya. (rls)