PALOPO, koranmakassarnews.com — Ditengah perjuangan Polri menjaga reputasi atau kepercayaan masyarakat mestinya di dukung oleh tiap tiap komponen dalam internal institusi tanpa mengecualikan keterlibatan elemen masyarakat yang merasakan dampak langsung kinerja dari tiap tiap satuan di wilayah tugas,termasuk kota Palopo.
Menganalisa dan memperhatikan semua langkah yang inovatif serta edukatif yang di lakukan polri untuk tetap menjaga trust publik dan reputasi terhadap institusinya tidak mestinya diganggu dengan oleh oknum yang melakukan tindakan tak senonoh terlebih lagi jika menjadikan masyarakat sebagai korbannya dan apalagi jika tindakan tersebut melibatkan kepala satuan (Kasat).
“Baru baru ini hanya dalam waktu sepekan telah beberapa dugaan perilaku tak senonoh dari anggota satlantas polres Palopo dan menjadi buah bibir, mulai dari pengakuan seorang sopir kendaraan roda 4 grand max pada hari kamis tanggal 9 maret 2023 lalu yang mengaku terpaksa harus membayar 250 ribu untuk menghindari tilang”, ungkap aktivis Amara (aliansi mahasiswa dan masyarakat), Egar melalui rilisnya, minggu (19/3/23).
Padahal kendaraan dan muatan sudah aman dan tak ada masalah tak selang waktu lama setelahnya, tanggal 16 maret 2023 terdapat satu lagi laporan dan mengaku terpaksa membayar, ironisnya yang menjadi korban dari tindakan seperti ini adalah masyarakat.
Upaya pemanfaatan giat atau tugas baik secara administrasi ataupun di lapangan yang hanya berorientasi pada kepentingan tertentu merupakan satu hal yang selalu akrab dengan satuan lalu lintas alih alih menindak tegas anggota yang melakukan hal demikian.
“Justru Kasat Lantas Polres Palopo terkesan arogan dengan meminta nomor cantik kepada salah satu wartawan media saat di konfirmasi tentang kelakuan anggotanya yang di duga telah melakukan pungutan liar saat giat dengan motif bebas dari tilang”, tambah Egar.
baca juga : Hindari Pungli dan Tingkatkan Kesadaran, Polri Terus Kuatkan Sistem ETLE
Harusnya Satlantas Polres kota Palopo terkhusus Kasat Lantas mampu mempertanggung jawabkan kelakuan anggotanya bukan malah terkesan menutupi atau bahkan melindungi dengan berbagai cara dan mestinya menjadikan hal ini sebagai bahan evaluatif untuk internal Satlantas Polres Palopo.
“Untuk itu kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMARA) kota Palopo meminta kepada Karo SDM, Propam polda Sulsel untuk mengambil langkah serius untuk menindak tegas hal ini sebagai upaya penegakan kode etik Polri. Kami dari aliansi akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini jika tak ada langkah serius sebagai respon terhadap aspirasi kami,” tutup Egar. (**/Red)