Dengan kegiatan talkshow ini, diharapkan dapat diperoleh informasi keberlanjutan perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi di tingkat kabupaten, meningkatnya pemahaman pemerintah daerah dalam hal perencanaan, sertapenganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi.
“Seperti yang kita ketahui bahwa Bapak Presiden telah menyampaikan untuk segera menurunkan AKI/AKB guna medukung Program yang telah diamanatkan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sejalan dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Tahun 2020-2024,” pungkas Teguh.
Sementara Miss Anjali selaku Representative UNFPA Indonesia menyampaikan, UNFPA hadir untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai komitmen dan tujuan pembangunan, dalam rangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan khususnya sebagaimana dalam komitmen Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) yang telah ditandatangani oleh Indonesia sejak 1994.
UNFPA sangat mendukung upaya yang diinisiasi oleh Kemendagri bersama-sama dengan Bappenas, Kemenkes, dan BKKBN sebagai mitra terpercaya UNFPA.
baca juga : Dirjen Bangda: Pembangunan Daerah Berkontribusi Pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional
“UNFPA akan selalu berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap intervensi perencanaan dan penganggaran terpadu ini dalam Program Kesehatan Reproduksi untuk percepatan Penurunan AKI guna mencapai 0 (nol) kematian ibu, 0 (nol) kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, dan 0 (nol) Praktik Berbahaya lainnya,” ucap Miss Anjali.
Turut serta hadir sebagai Narasumber dalam talkshow tersebut yaitu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri; Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga (KPAPO) KPPN/Bappenas; Bupati Aceh Barat; Sekretaris Daerah Kabupaten Malang mewakili Bupati Malang; Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat mewakili Bupati Lahat.
Turut berpartisipasi juga sebagai peserta yaitu Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur, serta Bappeda dan OPD yang membidangi Urusan PPKB, Kesehatan, PPPA, BPBD, DPKAD, Sosial dan Dukcapil seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Timur. (*)