Mantan bupati ini menyebutkan, Pemprov Sulsel adalah wakil pemerintah pusat. Tugasnya sebagai gubernur adalah bagaimana membangun sinergi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Menempatkan provinsi sebagai supporting daerah kabupaten/kota.
Dua tahun dilakukan berbagai terobosan dalam perencanaan dan efisiensi. Hasil efisiensi ini kemudian dikolaborasikan dengan kabupaten/kota, dengan memberikan Bantuan Keuangan Daerah dalam bentuk join program.
Demikian juga sinergi dengan DPRD dilakukan. Sebab dalam setiap perencanaan atau masuk dalam penyusunan anggaran, dapat terjadi tarik ulur. Pemprov memaparkan anggaran dibangun dengan sinergi program.
“Sementara dalam sinergi ini untuk terjalin dengan membuat program prioritas. Sehingga setiap tahun bisa dilakukan save itu sekitar Rp 500 miliar. Itu diperuntukan buat kabupaten/kota,” jelasnya.
Namun, kendala anggaran terbatas dapat ditemukan di kabupaten/kota. Sehingga program tersebut dimulti-yearskan. Hadirnya pemerintah provinsi dalam bentuk Bantuan Keuangan Daerah, diharapkan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Contoh permasalahan disampaikan, banyak kantong-kantong produksi, dimana sebenarnya daya saing bisa kita tingkatkan. Namun, terkendala pada infrastruktur jalan.
“Tapi karena akses ke sana itu sangat jelek. Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas. Sehingga provinsi masuk dalam bentuk keuangan daerah. Selama dua tahun terakhir, penyelesaian jalan-jalan daerah itu semakin tinggi. Sehingga daya saing produk-produk masyarakat juga bisa kita naik,” paparnya.
Nurdin Abdullah menambahkan, sinergi dilakukan juga bersama pemerintah pusat. Misalnya dengan Kementerian PUPR dalam mengatasi bencana yang terjadi di Luwu Utara. Seperti perbaikan akses jalan dan pembangunan hunian untuk korban banjir.
“Menteri yang sangat care, bahkan kami tidak pikirkan beliau pikirkan. Setiap ada bencana, beliau langsung turun ke lapangan dan membagi tugas. Nah inilah bentuk sinergi yang saya sebutkan tadi,” ujarnya.
baca juga : Gubernur Sulsel Pantau Kesiapan Bandara Buntu Kunik Toraja
Dalam hal reformasi birokrasi, ia menegaskan, sistem merit (merit system) harus dilakukan.
“Ini memang, insyaallah tahun ini kita harapkan bisa menerapkan sistem merit di Sulsel, karena ini memang sangat penting sekali,” ucapnya.
Pada berbagai kesempatan, Nurdin Abdullah selalu menekankan agar pegawai yang ditempatkan sesuai kapabilitas. Pemprov sendiri saat ini sementara membangun merit system berbasis aplikasi yang diharapkan akan selesai pada November ini. Dengan demikian, Pemprov Sulsel akan memiliki database potensi dan kompetensi ASN, sehingga proses mutasi, rotasi dan promosi akan lebih mudah.
Terakhir, Nurdin Abdullah menyampaikan terkait struktur organisasi yang dirampingkan. Hal ini dilakukan untuk membangun sinergi. Dimana, beberapa OPD digabungkan. (*)