“Pengelolaan sampah juga bisa menjadi pendapatan Pemda dengan adanya retribusi pengelolaan sampah,” katanya.
Teguh juga mengingatkan kembali bahwa Pandemi Covid-19 telah memacu kita untuk berubah.
Pada masa pandemi terjadi percepatan dalam digitalisasi dan lompatan besar dalam pemanfaat Teknologi Informasi. Terkait dengan hal itu, transformasi pemerintahan harus dibarengi dengan digitalisasi pemerintahan sesuai dengan regulasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Tak lupa Teguh meminta, menjelang Ramadhan (Bulan Puasa) dan Hari Raya Idul Fitri agar Pemda selalu memonitor dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan menjaga inflasi daerah dengan lebih mengoptimalkan TPID yang sudah terbentuk di tiap daerah.
baca juga : Dukung Penurunan Angka Kematian, Ditjen Bina Bangda Kemendagri Gelar Talkshow
“Kami juga juga minta agar Pemerintah Provinsi Sumbar segera menyempurnakan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2023, agar penetapan RKPD dimaksud dapat tepat waktu,” pungkasnya.
Musrenbangprov tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Provinsi, Menteri PPN/Kepala Bappenas yg diwakili Dirjen Kemaritiman dan SDA, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Bangda, jajaran Forkopimdaprov Sumbar, Anggota DPRRI dan DPDRI Dapil Sumbar, Bupati/Walikota atau yang mewakili, Sekda, Kepala OPD beserta jajaran, Forkopimda, Ka. Instansi Vertikal, Pimpian BUMD, para akademisi, serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan insan pers. (*)