JAKARTA, koranmakassarnews.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terus menyosialisasikan Presidential Threshold 0 persen. Kali ini, LaNyalla bertemu perwakilan Raja dan Sultan Nusantara yang tergabung dalam Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), Rabu (15/12/2021) malam.
Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi sejumlah senator, yaitu Bustami Zainuddin (Lampung), Tamsil Linrung (Sulawesi Selatan), Sylviana Murni (DKI Jakarta) dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Sementara dari MAKN, hadir Ketua Dewan Kerajaan MAKN PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX), Dewan Kerajaan MAKN PYM Sri Radya HRI Soemadisoeria (Raja Sumedang Larang), Dewan Kerajaan MAKN PYM Vicoas Amalo (Raja Nusak Termanu Rote NTT), Ketua 1 MAKN YM Andi Muslimin (Kerajaan Moronene), Dewan Pakar MAKN Nizwar Affandi, Ketua MAKN KPH Eddy S Wirabhumi (Kesultanan Surakarta Hadiningrat, Ketua 1 YM RDP Seem R Canggu Raja Duta Perbangsa (Kerajaan Adat Paksi Sekala Brak Lampung), Ketua 2 YM KPB Tubagus Amri Wardhana (Kesultanan Banten Sorosoan), Sekjen MAKN Raden Ayu Yani Wage Sulistyowati Keoswodidjoyo (Kesultanan Sumenep).
Hadir pula Wasekjen MAKN YM Raden Panji Agoes Irianto (Kesultanan Sumenep), Wasekjen MAKN YM KRAY Sri Tapi (Puro Pakualaman Yogyakarta), Humas MAKN YM Poppy Amalya (Keraton Kasunanan Hadiningrat Solo) dan sejumlah jajaran pengurus MAKN lainnya.
Untuk menghangatkan diskusi, LaNyalla menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan mantan anggota DPR RI Dedi Gumelar alias Miing.
baca juga : Ketua DPD RI Kecam Pelecehan Seksual di Pesantren Manarul Huda Antapani
LaNyalla menuturkan, saat ini ada ketidakjelasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu berimbas pada respon yang tidak cepat dari pemerintah.
LaNyalla merasakan betul hal itu saat menyampaikan aspirasi dari sejumlah daerah yang dititipkan kepadanya.
Senator asal Jawa Timur itu juga mengaku heran lantaran Revisi UU Pemilu tak diakomodasi dalam Prolegnas 2021 dengan alasan tak ada waktu untuk membahasnya.
LaNyalla menjelaskan alasannya bertemu dengan perwakilan Raja dan Sultan Nusantara. Sebab, Raja dan Sultan Nusantara merupakan salahs atu pemegang saham negeri ini.