SURABAYA, koranmakassarnews.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memastikan jika oligarki akan selalu turut campur tangan dalam Pemilihan Presiden Langsung yang mahal. Hal itu terjadi sepanjang bangsa ini masih menerapkan sistem pemilihan langsung berdasarkan prinsip demokrasi liberal ala Barat yang faktanya sangat mahal biayanya.
“Oleh karenanya, sepanjang bangsa ini masih menggunakan sistem pemilu langsung ala liberal Barat, maka siapapun presidennya nanti, pasti terlibat dalam campur tangan Oligarki Ekonomi,” kata LaNyalla saat memberikan materi Wawasan Kebangsaan dengan tema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia” kepada Guru Lolos Passing Grade (GLPG) di Surabaya, Kamis (11/5/2023).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, peran sentral oligarki dalam menentukan presiden terpilih bukan tanpa sebab. Hal ini terjadi imbas amandemen konstitusi empat tahap yang terjadi pada era Reformasi, dari tahun 19999-2002.
Sejak saat itu, kekuasaan menjalankan negara hanya ada di tangan Ketua Partai dan Presiden terpilih. Sehingga, jika presiden terpilih membangun koalisi dengan ketua-ketua partai, maka ke manapun negara ini akan dibawa, terserah mereka. Rakyat sama sekali tidak memiliki ruang kedaulatan.
Tak hanya di tingkat presiden, keterlibatan oligarki, baik itu oligarki politik maupun oligarki ekonomi, disebut LaNyalla juga meretas hingga ke ajang pemilihan gubernur dan bupati/wali kota yang juga dilaksanakan secara langsung.
“Hubungan timbal balik antara oligarki politik dan oligarki ekonomi itu terjadi akibat biaya politik yang mahal di dalam pemilihan presiden secara langsung. Begitu pula dengan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung,” tegas LaNyalla.
baca juga : Ketua DPD RI Apresiasi Pihak-pihak yang Laporkan Gratifikasi Idul Fitri
Akibatnya, sepanjang sistem liberal ini masih diadopsi oleh bangsa ini, maka selama itu pula oligarki akan menancapkan kakinya untuk mencengkeram bangsa ini.
“Siapapun calon presiden Indonesia, pasti tidak akan mampu membiayai mahalnya biaya Pilpres. Sehingga pasti melibatkan oligarki ekonomi yang selama ini memang semakin mendekat ke dalam lingkar kekuasaan, baik di dalam partai politik, maupun di dalam kabinet presiden,” tutur LaNyalla.
Dikatakan LaNyalla, dalam konteks ekonomi, oligarki membuat negara tak lagi berkuasa penuh atas bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, karena cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sudah dikuasai swasta.