“Sehingga dalam 20 tahun terakhir ini, kita melihat semakin banyak keganjilan atau paradoksal yang terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan amanat Reformasi yang dituntut para mahasiswa saat itu, diantaranya adalah menghapus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), faktanya di tahun 2022 yang lalu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai angka tertinggi dalam sejarah,” ulas LaNyalla
Bahkan, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, Masyarakat Transparansi Internasional menyatakan indeks demokrasi Indonesia juga mengalami penurunan. Padahal, katanya, salah satu tujuan Reformasi saat itu adalah untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. “Tetapi faktanya, di dalam Pemilu, Pilpres dan Pilkada masih ditemukan banyak kecurangan yang diduga terstruktur, sistematis dan masif,” tegasnya.
Tak ada jalan lain. LaNyalla menilai bangsa ini harus kembali kepada UUD 1945 naskah asli, untuk selanjutnya diperbaiki dengan teknik addendum.
“Oleh karena itu, tidak ada pilihan. Sistem bernegara hari ini yang diakibatkan oleh kecelakaan perubahan konstitusi di era Reformasi harus kita akhiri dengan cara kembali kepada rumusan asli sistem bernegara dan sistem ekonomi Pancasila,” kata LaNyalla mengingatkan.
baca juga : Soal Tanggal Arus Balik Lebaran, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tak Bingungkan Publik
Sebab, LaNyalla melanjutkan, hanya sistem demokrasi Pancasila yang memiliki Lembaga Tertinggi yang mampu menampung semua elemen bangsa sebagai bagian dari penjelmaan rakyat di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Itulah konsepsi sistem bernegara kita yang tertuang di dalam Naskah Asli Undang-Undang Dasar 1945. Di mana terdapat wakil-wakil yang dipilih dan utusan-utusan yang diutus untuk berada di MPR. Wakil-wakil yang dipilih adalah peserta pemilihan umum. Sedangkan wakil-wakil yang diutus, adalah mereka yang diusung dan diberi amanat oleh kelompok mereka,” jelas LaNyalla.
Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Staf Ahli A Zaldy Irza Pahlevi Abdurrasyid, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur, Rony Suharso dan Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Idris Yahya. Sementara dari GLPG dihadiri oleh Napan Fatoni Aziz selaku ketua beserta puluhan anggota GLPG se-Jawa Timur.(*)