Capaian Kinerja Tim Pemberantasan Mafia Tanah Tahun 2022, sejak dibuka Hotline Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah di Nomor WhatsApp 081914150227, hingga tanggal 05 Desember 2022 telah diterima 641 laporan pengaduan (lapdu).
Dari 641 lapdu tersebut, telah diteruskan penanganannya ke masing-masing Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan terdapat 247 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 28 Kejaksaan Tinggi, sementara sisanya sebanyak 394 lapdu masih menunggu data dukung. Adapun rincian tindak lanjut dari 247 lapdu tersebut yaitu:
1. Diselesaikan ; Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum: 14 laporan, Diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus: 17 laporan, Diteruskan ke Kepolisian Negara RI: 12 laporan, Dihentikan dengan alasan tidak bisa terkonfirmasi: 19 laporan, Dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara: 16 laporan, Dihentikan dengan alasan bukan perkara Mafia Tanah: 46 laporan serta Telah dilakukan mediasi: 2 laporan.
2. Masih dalam proses pengumpulan data (puldata)/pengumpulan keterangan (pulbaket): 119 laporan.
3. Masih dalam proses mediasi: 2 laporan.
SP. Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) periode Januari s.d Desember 2022, yaitu:
Direktorat PPS : 119 Anggaran yang dilakukan PPS : Rp313.071.319.183.697,00
Kejaksaan Tinggi : 1.038 Anggaran yang dilakukan PPS : Rp57.910.223.494.996,00
Jumlah seluruh kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis sepanjang 2022 sebanyak 1.157 SP.Pengamanan Pembangunan Strategus dan 1.366 kegiatan dengan anggaran yang dilakukan pengamanan sebesar Rp370.981.542.678.693,00
baca juga : Jaksa Agung ST Burhanuddin Apresiasi Atas Capaian Kinerja Baik Sepanjang 2022
Jaksa Agung menekankan agar jajaran Kejaksaan di daerah turut serta membantu pengendalian inflasi di daerah sehingga dampaknya tidak dirasakan masyarakat mengingat kondisi ekonomi global tahun 2023 yang tidak stabil.
Sebagai bentuk kepercayaan pemerintah pusat dan daerah kepada Kejaksaan RI, Jaksa Agung beberapa kali mengimbau jajarannya untuk melakukan pendampingan dan pengamanan proyek strategis nasional dan daerah secara profesional dan penuh integritas.
“Tidak ada lagi main-main dengan proyek pemerintah sehingga harapan kita semua proyek tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran”, pungkasnya. (*)