oleh

LaNyalla Minta Kader Pemuda Pancasila Jatim Perkuat Keanggotaan

SURABAYA, koranmakassarnews.com — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan pentingnya penguatan keanggotaan di setiap Pengurus Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila. Hal itu disampaikan LaNyalla dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Hasil Mubes X Pemuda Pancasila MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur, di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Minggu (14/11/2021).

Kegiatan ini dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di Jatim.

LaNyalla, yang juga menjabat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Jawa Timur, mendorong seluruh MPC untuk memenuhi persyaratan jumlah keanggotaan yang mencapai 150 anggota di setiap PAC.

“Saya memberikan waktu maksimal Februari 2022 harus sudah memenuhi persyaratan tersebut. Karena, Minggu ke 4 Februari nanti akan ada pendidikan dan pelatihan Kader Utama,” tegasnya.

MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur

Dijelaskan LaNyalla, persyaratan 150 anggota di setiap PAC juga ditujukan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan kepada semua anggota Pemuda Pancasila di seluruh Jatim.

“Saya memiliki harapan besar terhadap Pemuda Pancasila Jawa Timur. Untuk itu saya meminta kesanggupan seluruh PAC untuk memenuhi persyaratan itu maksimal tiga bulan kedepan,” tegasnya.

LaNyalla juga mengingatkan MPC untuk membentuk lembaga atau badan yang sudah diatur oleh peraturan organisasi. Yaitu Lembaga Komando Inti (Koti), Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum, Badan Pelaksana Kaderisasi, Badan Pengelola Kartu Anggota, Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, Badan Buruh dan Pekerja serta Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana Pemuda Pancasila.

baca juga : Ketua DPD RI Sambut Positif Bantuan Hukum Bagi Pelaku UMK

“Selain itu, semua Ketua dan Sekretaris MPC harus membantu dan mendorong pembentukan dan pendirian Srikandi dan SAPMA Pemuda Pancasila,” tandas LaNyalla.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan Wilayah Jawa Bali dan NTB MPN Pemuda Pancasila, Sarimaya, juga mengingatkan pentingnya penguatan keanggotaan karena kebijakan itu untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.

“Padahal keanggotaan ini juga untuk pemberdayaan, supaya kami bisa memberikan kesejahteraan kepada anggota,” kata Sarimaya.