koranmakassarnews.com — Pembagian paket sembako yang dijanjikan Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal S Suhaeb ternyata masih banyak belum kebagian, terkesan lambat dan tidak merata. Sementara beredar di beberapa media sosial, sekitar 60 ribu paket sembako yang disiapkan untuk masyarakat yang terkena dampak Covid-19
Hal itu disampaikan oleh sejumlah Warga di RT 08, RT 05, RW 05 di kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini. Keluhan warga ditunjukkan dengan berbagai cara, ada yang berkumpul didepan rumah bersama tetangga sambil berkomunikasi denga beberapa kerabat.
‘’Jangankan sembako, bantuan sepotong masker dan penyemprotan saja tidak ada. Apalagi sembako. Sementara masyarakat diminta harus menggunakan masker. Saya tidak tahu seperti apa komitmen Pemkot Makassar untuk membantu Masyarakat soal dampak Covid-19,” Ujar Anti salah seorang warga Jalan A. Djemma Kelurahan Banta Bantaeng ini, jumat (10/4/20).
Menanggapi berbagai keluhan warga, Kadis Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir angkat bicara saat dihubungi terkait pembagian dari pemerintah itu, katanya belum jalan sepenuhnya karena belum ada anggaran.
“Apa yang mau dibagikan, sementara kami masih mendata dari petugas dinsos yang dampingi Ketua RT RW disetiap kelurahan agar nantinya setelah ada sembako bisa dibagi dan tepat sasaran”, jelas Utta sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, “pembagian sembako kemarin itu dari pengusaha-pengusaha, bukan dari pemerintah. Ada sekitar 1.000 paket di salurkan di setiap Kecamatan dan nanti jika sudah kami data, warga tidak perlu lagi berserakan atau berdesakan nanti di antarkan”.
baca juga : Pj Walikota Makassar Keliling Salurkan Sembako ke Warga Terdampak Covid-19
Wakil Ketua DPRD Makassar, ARA Usulkan Anggaran Reses Dibelikan Sembako untuk Warga yang Membutuhkan
Sementara Lurah Banta- Banteng, Basir, S.Sos saat dikonfirmasi soal bantuan dari pemerintah membenarkan, hingga saat ini belum ada yang turun. Adapun kata dia, Itu berupa 27 Paket dari Kecamatan Rappocini namun bukan dari pemerintah Kota Makassar.
“Soal 60.000 paket sembako dari pemerintah kami hanya tunggu, sementara dari kelurahan hanya mengumpulkan Kartu Keluarga dari warga setempat,”tutup Basir.
(MOKO)