Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo ini juga mendorong Tim Verifikasi dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan penyegaran data, serta mendorong penambahan agen pengecer resmi pupuk bersubsidi pada wilayah Sabbangparu sebagai alternative solusi penyaluran yang efektif dan efisien.
Aksi bela rakyat yang dihadiri 100 petani bersama mahasiswa HMI MPO Wajo maju ini mengungkap berbagai ketidaksesuaian di lapangan dan data laporan kios agen, terlebih keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi menjadi sorotan utama.
baca juga : Pelantikan HMI MPO BADKO Sulselbar, Ketum PB HMI : Bangun Kualitas Kader yang Berkualitas
Pihak agen yang diwakli H.Suriadi mengungkapkan alasannya bahwa kesesuaian waktu teken kontrak distributor termasuk penebusannya terjadi karena tidak sesuai dengan musim di wilayah yang kita tangani (Desa otoritas CV. Hadiwiguna rahayu).
Namun anggota DPRD Kabupaten Wajo, Ir.H. Sudirman Meru yang didampingi anggota DPRD lainnya, Haeruddin S.sos, M.Si menanggapinya lain. Menurut ketua komisi II DPRD Kab. Wajo ini, persoalan semacam ini harusnya diusulkan sebelumnya agar dapat dimasukan dalam kasuistik sehingga tidak terjadi keterlambatan.
Aspirasi petani kali ini juga merambat kepada hal teknis di lapangan yang disinyalir ada ketidaksesuaian pengisian Formulir RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok). Instruksi yang diterima petugas berwenang pengisian formulir dilakukan secara semi permanen (menggunakan pensil), dilengkapi bubuh tanda tangan ballpoint. Hal inilah yang membuat Korlap, Aksi Ukhy Sukirman sekaligus tim riset lapangan menpertanyakan dalam suara aksinya. (*)