MANADO, koranmakassarnews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mengunjungi Sulawesi Utara untuk me-launching Gerakan Sulut Bermasker yang didampingi langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs.) Agus Fatoni di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, Manado, Sulawesi Utara, Jumat (4/12/2020).
Acara dihadiri oleh peserta dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat yang tidak lebih dari 50 orang di antaranya Ketua DPRD Provinsi Sulut, Kapolda Provinsi Sulut, Kasdam XIII/Merdeka, Kajati Provinsi Sulut, Kepala BIN Daerah Sulut, Danlantamal VIII, Danlanud Sri, Kepala Bakamla Zona Maritim Tengah, dan Bupati/Walikota se-Provinsi Sulut yang hadir secara fisik maupun virtual.
Mendagri mengaku, meskipun Provinsi Sulut tidak termasuk dalam indikator zona merah, atau dengan kata lain jumlah angka aktif penderita Covid-19 relatif sedikit akan tetapi Gerakan Sulut Bermasker ini penting dilaksanakan. Pasalnya, Sulut merupakan salah satu kota destinasi pariwisata nasional selain Bali. Untuk itu, sosialisasi penggunaan masker sangat penting digalangkan.
“Acara ini adalah acara yang sangat penting menurut pendapat saya karena acaranya adalah acara yang menyangkut satu protokol. Kalau protokol ini diikuti, (menurut) berbagai penelitian menunjukkan 60-70 persen kurva penularan akan menurun, yaitu penggunaan masker, selain protokol-protokol yang lain tentunya,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 ini merupakan pengalaman baru yang belum pernah dialami, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tentunya, hal ini menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama bagi pemerintah yang harus membuat kebijakan publik agar penanganan penyebaran Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya tepat sasaran.
baca juga : Mendagri Dorong Kepala Daerah Konsisten Tegakkan Protokol Kesehatan
Lebih lanjut, Mendagri menyarankan perlunya pengaturan strategi dengan memahami musuh yang sedang dilawan, yakni dalam hal ini Covid-19. Dengan demikian, diharapkan pembuatan public policy dapat berdampak baik bagi masyarakat banyak.
“Kita paling tidak ada dua ilmu yang mendasari kita untuk memahami persoalan sebelum membuat kebijakan. Yang pertama, adalah ilmu tentang strategi, kenali musuhmu. Yang kedua, yaitu ilmu tentang public policy. Setiap mengambil kebijakan publik untuk menyelesaikan masalah publik yang berdampak kepada publik maka para pengambil kebijakan yang memiliki otoritas harus memahami persoalan sebelum mengambil kebijakan, agar kebijakannya tepat jangan sampai salah,” tandasnya.