ENREKANG, koranmakassarnews.com — Petani Massenrempulu Menggugat ( PMM) menggelar aksi unjuk rasa menolak program food estate dan kedatangan Menteri Pertanian di Kabupaten Enrekang yang digelar dilampu merah Kota Enrekang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Rabu ( 29/12/2021).
Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa dengan membentangkan spanduk bertuliskan Tolak Food Estate Dan Kedatangan Menteri Pertanian di Kab. Enrekang serta berorasi secara bergantian .
Rasyid selaku jendral lapangan mengungkapkan bahwa, Sehubungan dengan adanya kegiatan penanaman jagung dan kedelai pada kegiatan integrated farming untuk mewujudkan food estate berbasis koorporasi di Kabupaten Enrekang yang akan dihadiri mentri pertanian RI, mendapat penolakan dari Petani Massenrempulu Menggugat yang dinilai gagal dalam mensejahterakan petani dimassenrempulu.
Adanya beberapa problem disektor pertanian diantaranya kelangkaan pupuk yang kerap terjadi banyak dikeluhkan masyarakat, monopoli harga hasil komoditi masyarakat yang semakin merajalela yang dilakukan oleh korporasi dan bantuan pertanian yang dipolitasisasi oleh oknum pejabat untuk melanggengkan kepentingan politiknya .
“kami jelas menolak kunjungan Menteri Pertanian RI karena masyarakat butuh solusi atas keluhan petani, bukan kunjungan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa ada solusi menyelesaikan problem disektor petani” ungkapnya.
baca juga : Hadapi Cuaca Ekstrim dan La Nina, BPBD Enrekang Laksanakan Apel Siaga
Ia menambahkan bahwa, mewujudkan food estate berbasis korporasi dikabupaten enrekang yang masih menjadi polemic dinilai akan menambah kerugian negara, hal ini bisa kita berkaca pada proyek PLG orde baru yang memakan anggaran Rp.1,6 triliun tapi gagal dan justru menambah anggaran rehabilitasi sebesar Rp. 3,9 triliun .
Hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpuh pada pembangunan skala luas dan modal dari pemerintah dengan melibatkan perusahaan terus mengalami kegagalan dan diiringi isu korupsi serta menilai program food estate potensi merusak alam.
“Kami berharap kepada pemerintah daerah agar bisa kita diskusikan persoalan program food estate yang kami nilai bukan solusi untuk kesejahtraan petani dan perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebelum diwujudkan di kabupaten Enrekang”, pungkasnya.(zf)