Presiden Prabowo Tegaskan Akuntabilitas Pimpinan BUMN di Rakornas 2026

BOGOR, KORANMAKASSAR.COM – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas kepada para mantan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas pengelolaan aset negara.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin siang (2/2/26).

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan langkah besar dalam menata ulang pengelolaan aset negara melalui pembentukan sovereign wealth fund (SWF) bernama Danantara.

Baca Juga : Munafri–Aliyah Hadiri Rakornas 2026, Makassar Tegaskan Dukungan Program Prioritas Presiden

Badan ini bertujuan mengonsolidasikan seluruh kekuatan ekonomi negara yang sebelumnya tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN ke dalam satu manajemen terpadu dengan nilai yang mencapai sekitar US$1 triliun.

Menurut Presiden, model pengelolaan yang terfragmentasi selama ini menyulitkan pengawasan dan membuka peluang praktik yang tidak sehat.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya triliunan dolar,” ujar Prabowo.

Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa para mantan pimpinan BUMN yang terbukti melakukan kesalahan atau tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan negara harus siap menghadapi konsekuensi hukum.

Ia secara langsung memperingatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pengelolaan yang buruk bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk dimintai pertanggungjawaban.

Baca Juga : Habiburokhman Tegaskan Narasi Posisi Polri di Bawah Kementerian Justru Melemahkan Kepemimpinan Presiden Prabowo

“Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak saja, siap-siap kau dipanggil Kejaksaan,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut mendapat perhatian peserta Rakornas yang terdiri dari jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pejabat lintas kementerian dan lembaga.

Rakornas sendiri menjadi momen penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi perjalanan satu tahun pemerintahan dan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional. (*)