oleh

PRIMA : Indonesia Butuh Poros Politik Baru

Oleh : Farhan Abdillah Dalimunthe, Jubir DPP PRIMA.

MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Tahun ini, di tengah suasana muram dunia akibat pandemi covid-19, bangsa Indonesia akan memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan yang ke-76.

Pandemi bukan hanya menguji kompetensi pemerintahan kita dalam mengelola krisis yang dipicu oleh pandemi, tetapi juga menguji seberapa kuat bangunan bernegara yang sudah kita bangun selama 76 tahun.

Saat ini bangsa kita sedang berhadap-hadapan dengan dua tantangan besar. Pertama, kita berhadapan dengan krisis yang diperparah oleh pandemi, yaitu krisis kesehatan dan ekonomi.

Kedua, kita juga berhadapan dengan krisis politik yang bukan hanya berujung pada lumpuhnya negara dalam merespon krisis akibat pandemi, tetapi mengarah pada apa yang disebut Sukarno sebagai krisis gezag

Krisis gezag adalah krisis yang menurunkan wibawa simbol-simbol Negara, seperti ketidakpercayaan pada pejabat, lembaga, dan simbol-simbol Negara. Ini terjadi karena praktek politik yang merusak negara: korupsi, penegakan hukum yang tebang pilih, kebijakan politik yang merugikan rakyat, dan lain-lain. Bung Karno menyebut krisis gezag sebagai krisis paling berbahaya karena bisa memicu disintegrasi sosial dan runtuhnya bangunan kebangsaan.