JAKARTA, koranmakassarnews.com — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia menyambangi DPD RI. Para aktivis ini dengan tegas menyatakan siap berkolaborasi dengan lembaga yang dipimpin AA LaNyalla Mahmud Mattalitti untuk menyelesaikan sejumlah persoalan bangsa. Utamanya, Presidential Threshold (PT) 0 persen.
Para aktivis ditemui oleh Wakil Ketua III Sultan Bachtiar Najamudin didampingi Ketua Komite III Sylviana Murni, Ketua Komite I Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II Bustami Zainuddin, Bambang Sutrisno (Senator Jateng) dan Habib Abdurrahman Bahasyim (Senator Kalsel).
Sementara perwakilan aktivis dipimpin Ferry Juliantono serta sejumlah tokoh di antaranya Jumhur Hidayat, Refly Harun, Raslinna Rasidin, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Anthony Budiawan, Andrianto, Hendy H, Wahyono, Yos Nggarang, Hersubeno Arief dan Sarman El-Hakim.
“Kami sengaja tidak menemui DPR RI, tapi kami menyambangi DPD RI. Kami menilai DPD RI adalah lembaga yang masih bisa dipercaya. Kami berharap bisa berkolaborasi dengan DPD RI,” kata Ferry Juliantono pimpinan rombongan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia di Ruang Delegasi DPD RI Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Senin (6/12/2021).
Ferry menambahkan, para aktivis datang untuk menyampaikan hasil dari pertemuan mereka pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021 lalu.
“Sumpah pemuda itu menyiratkan bahwa Indonesia ini dibangun bersama untuk semua. Tetapi saat ini hasil pembangunan Indonesia tidak untuk semua,” kata dia.
Hal penting lain yang dipaparkannya adalah, berdasarkan hubungan internasional dan dinamika geopolitik global, Pemerintah Indonesia lebih condong memberi ruang yang begitu besar kepada China.
“Konsekuensinya merugikan kita sebagai sebuah bangsa,” kata dia.
baca juga : Tingkatkan Perekonomian Lokal, Ketua DPD RI Dukung Revitalisasi Cagar Budaya
Berikutnya adalah Presidential Threshold 0 persen yang harus didukung bersama.
“PT 0 persen adalah sesuatu yang harus kita dukung bersama agar demokrasi kita tidak disabotase oleh oligarki atau kaum yang punya uang,” kata dia.
Hal lainnya, kata Ferry, kita dapat menyaksikan banyak sekali sikap pemerintah ketika pandemi Covid-19, ketika rakyat banyak yang menderita secara ekonomi dan kesehatan, justru ada pihak yang diduga mengais keuntungan.
“Kami mendapati dugaan tindak pidana KKN dalam kasus PCR. Bayangkan, pejabat di kementerian bukannya memberikan kesempatan kepada badan usaha, tapi menjatuhkan pilihan untuk usahanya sendiri,” papar dia.