Seminar Internasional di China, Gus AMI Serukan Politik Kesejahteraan Masyarakat Global

FUJIAN CHINA, KORANMAKASSAR.COM — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengingatkan peran krusial partai politik (Parpol) dalam melonggarkan jalan kesejahteraan bagi masyarakat. Terlebih di tengah Pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sendi kehidupan masyarakat global.

Penegasan penting Gus AMI ini disampaikan saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional “POVERTY ERADICATION AND RESPONSIBILITY OF POLITICAL PARTIES, Amid The Global Spread of Covid-19 di Fujian, China, Senin (12/10/2020).

Dalam seminar internasioal secara daring itu, Gus AMI mengatakan, peranan dan tanggung jawab partai politik dalam pemberantasan kemiskinan harus dijalankan secara nyata dan sungguh-sungguh, sehingga bisa menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi antara demokrasi dan kesejahteraan.

“Kami, Partai Kebangkitan Bangsa, meyakini bahwa tidak ada negara yang miskin dan terbelakang kecuali yang tidak terkelola dengan baik. Karena itulah, kreasi manusia atau kelompok manusialah yang menjadi determinan utama dalam gagasan kemajuan dan gerak perkembangan suatu bangsa,” tegasnya.

Gus AMI yang juga Wakil Ketua DPR RI mengatakan, dalam hal pemberantasan kemiskinan, partai politik bisa menjadi leader yang handal, mengkreasi upaya-upaya pemberantasan kemiskinan, baik melalui dirinya sendiri maupun dengan mendesakkan kebijakan kepada negara.

“Karena itu, tak ada kata lain. Sebuah visi politik kesejahteraan harus diletakkan tepat di jantung pergerakan sebuah partai politik,” ungkap Gus AMI tegas.

baca juga : PT Angkasa Pura ll Resmi Tutup Layanan Menuju Cina

Ia juga menyebut Pademi Covid-19 telah mengubah seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan politik di setiap negara, termasuk di Indonesia. Kondisi ini telah membuka mata seluruh manusia di muka bumi, bahwa kemiskinan dalam sebuah negara tak pernah berdiri sendiri.

Karena itu, lanjut Gus AMI, PKB melalui kader-kadernya baik di pemerintahan maupun parlemen, meyakinkan kepada negara bahwa kebijakan pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong, parsial, dan tambal sulam. Perlu komitmen kuat dalam satu formula, pendekatan, inovasi serta terobosan baru dalam implementasi di lapangan.