JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Selama satu semester kerja sejak Januari-Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dibawah komando Firli Bahuri ternyata sudah
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menandatangani
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Hari ini, Rabu 20 Mei 2020, kita segenap bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional, dimana lebih dari 1
WAJO, KORANMAKASSAR.COM — Risma korban PHK dari sebuah perusahan bisnis online di Sulawesi selatan akhirnya mendapatkan Bantuan Sosial Covid 19 dari Pemerintah
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyetoran aset dari hasil tindak pidana korupsi, ke kas negara yang dilaksanakan oleh
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei 2020 adalah sebuah momentum yang seharusnya tidak diperingati sebagai seremonial belaka, namun esensi
KORANMAKASSAR.COM — Program bantuan sosial penanganan covid-19 yang di gulirkan Pemerintah Kota Makassar ternyata masih kurang tepat sasaran. Pasalnya dari laporan yang
KORANMAKASSAR.COM — Ditengah tingginya kucuran dana pemerintah yang digulirkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Kota Makassar, rupanya masih belum dirasakan
KORANMAKASSAR.COM — Polemik penyaluran bantuan sosial di Kota Makassar diatensi langsung oleh KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi
KORANMAKASSAR.COM — KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan melakukan monitoring titik rawan Korupsi terkait
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Ketua Komisi Pemberantasan Republik Indonesia Firli Bahuri dalam memaknai hari kartini pada hari Selasa 21 April 2020, kita segenap
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut terkait pemidanaan bukan ranah KPK untuk berbicara. Ia mengatakan pemidanaan merupakan
JAKARTA, KORANMAKASSAR.COM | Bupati, Walikota dan perangkat daerah diminta untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan anggaran COVID-19. Hal tersebut dituturkan