oleh

Tak Ditemui Satupun Wakil Rakyat, APMS Ancam Segel Gedung DPRD Enrekang

ENREKANG, koranmakassarnews.com — Aliansi Peduli Masyarakat Sikamasean (APMS) kembali mendatangi kantor DPRD Enrekang, Jumat (14/1/2022). Puluhan masyarakat terdampak penggusuran yang dilakukan oleh pihak PTPN XIV dan membuat ratusan masyarakat petani di desa Batu Mila, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang terancam kehilangan kebun yang selama ini jadi satu-satunya sumber mata pencaharian mereka.

Namun sayang, tak satupun anggota DPRD menyambut kedatangan para pendemo. Alasan klasik, para anggota DPRD sedang melakukan perjalanan dinas ke Makassar.

Akhirnya mereka hanya diterima oleh Muhammad Sayuti, Kasubag Verifikasi DPRD Enrekang yang menjelaskan jika hari ini Ketua DPRD Enrekang Idris Sadiq tidak berada ditempat karena sedang berada di kantor PTPN XIV Makassar untuk membahas masalah tersebut.

Namun Rahmawati Karim, salah seorang penggiat APMS bersikeras untuk bertemu dengan anggota DPRD besok, Sabtu (15/1/2022).

“Kedatangan kami sudah diawali tanggal 4 Januari 2022 lalu. Dan kami sudah menyurat sebelumnya, lalu mengapa hari ini tak satupun anggota Dewan yang menerima kami. Kenapa mereka takut bertemu dengan kami”, ujar Rahma.

Jadi sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah, sebelum semua digusur habis lahan mereka tolong pertemukan kami dengan anggota dewan yang terhormat, tambah aktivis anti korupsi ini.

Rahma bahkan mensinyalir legislatif dan eksekutif ada dibalik tindakan arogan yang dilakukan PTPN XIV Keera Unit Maiwa kepada masyarakat yang sudah lebih dari 20 tahun menempati lahan tersebut untuk bertani.

baca juga : Wabup Enrekang Jadi Narasumber Dialog Kepemudaan Harlah PPP

” Fakta hari ini bahwa ada persekongkolan yang luar biasa terjadi. Sakit hati masyarakat Pak, tidak mungkin mereka mengelolah lahan tersebut tanpa persetujuan Pemerintah setempat, apalagi HGUnya sudah berakhir sejak 2003 dan Bupati sudah memberi peringatan tahun 2016″, pungkas Rahma.

Namun yang terjadi, Legislatif dan Eksekutif seolah menutup mata melihat masyarakat petani yang lahannya diratakan dengan tanah oleh pihak PTPN. Padahal sampai hari ini PTPN terus melakukan penggusuran bahkan menambah alat berat mereka menjadi 7 buah dilokasi pertanian masyarakat.