koranmakassarnews.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar merasa terpukul karena Pemerintah Kota dalam hal ini Bappeda mencoret anggaran tahapan debat kandidat pada Pemilihan Wali Kota Makassar.
“Usulan anggaran tahapan lain bisa di diskusikan. Tapi menghilangkan tahapan yang subtansial dari Pilkada kami tidak bisa teloreansi,”ujar Komisioner KPU Makassar, Endang Sari kepada awak media di Hotel Arthama, Jalan Haji Bau, Rabu 1 Juli 2020.
Ia menjelaskan, tahapan debat kandidat, salah satu tahapan yang sangat penting dalam Pilkada. Karena disitulah dilihat visi dan misi seluruh kandidat dalam membangun Makassar lima tahun kedepan. Sehingga dapat memberikan edukasi ke masyarakat kandidat mana yang layak dipilih pada tanggal 9 Desember tahun ini.
“Sungguh hal yang tidak masuk akal,”selorohnya.
Lanjut Endang, selain anggaran debat, Bappeda pun meminta pengurangan anggaran untuk alat peraga kampanye (APK). Padahal dalam PKPU dua item ini tidak bisa dihilangkan ataupun dikurangi.
“Dalam aturan PKPU yang harus disediakan yaitu umbul-umbul 20 buah untuk pasangan calon. Dan dua buah spanduk untuk pasangan calon. Ini yang diminta dikurangi,”katanya.
Adapun Ketua KPU Makassar Farid Wajdi menambahkan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran ke Pemkot Makassar Rp 6,2 miliar sebelumnya Rp 78 miliar.
baca juga : Bappeda Kota Makassar : Anggaran Pembangunan Dialihkan Ke Pencegahan Covid-19
Khusus untuk anggaran debat kandidat, dalam rencana kerja anggaran (RKA) KPU Makassar mengajukan Rp 600 juta. Untuk tiga kali debat.
“Satu kali debat Rp 200 juta. Karena tiga kali totalnya Rp 600 juta,”tutur Farid.
“Katanya anggaran tidak ada karena pandemi Corona. Padahal sudah empat kali kami melakukan pertemuan. Ujung-ujungnya berkata seperti ini,”dia menambahkan.
Menurutnya, debat kandidat tidak bisa dilakukan secara virtual. Karena butuh perangkat canggih. Karena disatu sisi KPU juga harus mempertimbangkan masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengetahui visi-misi kandidat yang akan dipilih di TPS. (*)