“Saya melihat bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan jika uang beredar dan pergerakan pekerja. Demikian juga pergerakan barang dan jasa,” kata Andi Sudirman Sulaiman.
Ia berharap kepada para kepala daerah agar Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dialokasi untuk anggaran pemulihan ekonomi nasional, seperti sektor padat karya. Menurutnya jika ini dapat disentuh maka akan menyerap tenaga kerja.
Selain itu, dirinya juga berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ikut mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah khususnya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Sehingga peranan APIP dan BPK dibutuhkan untuk melakukan pendampingan agar program-program pembangunan yang ada dapat berjalan dan dipertahankan,” tambahnya.
baca juga : Bupati Adnan Ajak Masyarakat Gowa Berdoa dan Waspada
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan BPKP Pusat, Iwan Taufik Purwanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawalan terhadap program di daerah.
Iwan Taufik Purwanto menyebutkan tahun 2021 ini ada 15 peta prioritas pengawasan. Salah satunya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Pengawalan akan dilakukan mulai dari tahap perencanaan penganggaran dan pembangunan, demikian juga perbaikan dan revisi yang menjadi bagian dari masukan,” tandasnya.
Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 ini juga turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa yang juga Inspektur Inspektorat Kabupaten Gowa, Hj. Kamsina. (JN)