Apa yang menjadi kendala tersebut tentunya kemudian menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara beserta jajaran yang harus segera dihadapi, sehingga upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dapat lebih maksimal.
“Terdapat beberapa kendala yang masih kami hadapi hingga saat ini, seperti kedisiplinan masyarakat yang masih rendah, penolakan warga untuk di test, terbatasnya ketersediaan laboratorium untuk tes, serta kontrol yang cukup sulit bagi para pasien OTG atau orang tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri di rumah,” jelas Fatoni.
Sebagai upaya mendukung penanganan COVID-19 di Sulawesi Utara, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi Sulawesi Utara berupa dua unit ventilator, 5.000 face shield, 15.000 alat pelindung diri (APD), 30.000 masker bedah, 10.000 masker N95 dan 500.000 masker kain.
Pentingnya Mitigasi Bencana Alam Berbasis Ekosistem
Selain membahas tentang penanganan COVID-19, rapat koordinasi tersebut juga menyinggung mengenai potensi ancaman bencana alam khususnya yang berada di Provinsi Sulawesi Utara.
Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Evaluasi dan Monitoring Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu waspada dengan adanya potensi megathrust yang ada disekeliling Bumi Minahasa tersebut.
baca juga : Jubir Satgas Covid-19: Jangan Sampai Unjuk Rasa Jadi Klaster Baru
“Provinsi Sulawesi Utara perlu waspada dengan potensi megathrust yang ada disekeliling wilayahnya, antara lain Megathrust Sulawesi Utara, Megathrust Sangihe dan Megathrust Halmahera,” jelas Abdul.
Guna menghadapi potensi bencana yang ada, Abdul mengungkapkan bahwa mitigasi bencana berbasis ekosistem menjadi hal yang sangat penting, karena dapat digunakan untuk waktu jangka panjang.
“Jika sekedar membangun infrastruktur, hal itu hanya mengurangi dampak kerusakan akibat bencana yang akan terjadi secara sementara. Tapi jika kita melakukan mitigasi berbasis ekosistem seperti misalnya membangun jalur evakuasi dari topografi alami dan vegetasi, hal ini dapat digunakan untuk waktu jangka panjang sekaligus memelihara ekosistem alam,” tutup Abdul.
Dr. Raditya Jati
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB