“Saya minta kolaborasi dalam intervensi dapat berjalan antar sektor, yakni sektor kesehatan dan non kesehatan, karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh dukungan kolaborasi antar sektor ini,” tuturnya.
Kolaborasi lanjut dia, dapat dilakukan melalui pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, penyaluran PMT yang bersumber dari dana desa agar dilakukan dengan mekanisme yaitu pihak Pemerintah Desa menyerahkan bantuan dalam bentuk barang (bahan PMT) kepada TPPS Desa melalui TP PKK desa atau TPK atau Kader Posyandu untuk diolah menjadi makanan jadi (makanan olahan lokal) dengan tetap berkoordinasi dengan petugas Gizi Puskemsas setempat.
“Berdasarkan data rill kita tahun 2023, jumlah stunting di Kabuptaen Wajo berkisar 690 orang, turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1.000 orang lebih. Meskipun sudah turun, namun jumlah tersebut masih terbilang tinggi dan masih perlu penanganan yang serius,” pungkasnya.
Hadir dalan Rakor tersebut, Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS Kabupaten Wajo Armayani, Kepala Bappelitbangda Sulsel yang diwakil i Andi Ilham Juniawan Arham, para Kepala OPD terkait, para Camat, Lurah dan Kades serta Technical Assistant Satgas Stunting Kab. Wajo.
Pada kesempatan itu, juga dilakukan penandatanganan pernyataan komitmen percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. (*)