PAREPARE, koranmakassarnews.com — Adanya praktek yang di duga tanpa harus memeriksa dan surat hasil rapid test antigen covid 19 bisa di keluarkan kepada calon penumpang kapal laut antar pulau, di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare.

Pihak Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, sudah menemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen, sebab menemukan suket yang tanda tangan dokter agak berbeda, senin (1/3/21).

Seseorang pun bisa mendapatkan surat keterangan rapid test dengan hasil non reaktif, tanpa harus melakukan tes. Sebab surat rapid test tersebut, di pergunakan sebagai syarat pembelian tiket, untuk keberangkatan. Itupun bisa kita dapatkan, ketika membeli tiket dari pemilik agen travel dan calo yang di sekitaran pelabuhan.

Saat di konfirmasi melalui WhatsApp, hal tersebut langsung di tanggapi oleh Korwil Pelabuhan Laut Parepare, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar, Hj. Nurhayati Manda mengatakan, sebelum adanya pemberitaan tentang rapid test antigen, kami sudah sampaikan ke semua klinik, agar lebih berhati – hati.

“Karena kami sudah menemukan adanya indikasi pemalsuan Dokumen, pada saat itu kami sudah menemukan suket yang tanda tangan dokter agak berbeda, tapi stempelnya basah, saya tanya kepada orang yang bersangkutan, katanya sudah di periksa, jadi kami validasi sebagai TL dari kami tim KKP dan kami tidak akan validasi suket tanpa ada bukti Sampel pemeriksaan atas nama tersebut”, kata Hj. Nurhayati Manda.

Saat wartawan ini, menanyakan soal kejadian tanggal 14 februari, adanya di temukan tanda tangan dokter yang berbeda beda??? “saya akan cari dulu bukti fisiknya dan saya liat dulu siapa anggota ku yang jaga pada hari itu dan mohon waktu ya pak. Jika kami menemukan ada yang palsu, kami akan lapor ke Dinas Kesehatan (Dinkes) dan pihak Dinkes akan memberi sanksi, mungkin ijin Klinik akan di cabut, kami juga sudah Koordinasi dengan pihak Dinkes. Anggota ku memang selalu nanya orang sebelum validasi di periksa di mana? bagaimana caranya? Jadi klalaubtidak benar jawabnya, pasti akan di tolak oleh pihak KKP, “ungkapnya.

Sedangkan Plt Kadis Kesehatan Kota Parepare, Rahmawaty, SKM, M.Kes (MARS) menyatakan saya harus menelusuri dulu, dengan bukti yang akurat, kalau sudah memiliki bukti yang akurat, kamipun akan menindaki dengan mencabut izinnya.

“Kami pihak Dinkes masih sementara melakukan evaluasi dan akan mengundang pihak KKP, serta klinik untuk pertemuan hari ini, nanti setelah rapat kordinasi, kami akan infokan”, pungkasnya. (Sis)