Belinda juga menjelaskan bahwa untuk mendapatkan gambaran secara holistik tentang penyebab banjir, perlu dilakukan kajian untuk keseluruhan DAS utama di wilayah banjir. Kajian dilakukan terutama pada DAS Barito yang merupakan DAS utama, dengan perhatian khusus pada wilayah hulu DAS.
DAS Barito dengan luas total lebih kurang 6,2 juta ha melintasi empat provinsi yaitu Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kalbar. Untuk luasan DAS Barito di Provinsi Kalimantan Selatan sendiri seluas lebih kurang 1,8 juta hektar atau setara 29%.
Berdasarkan data Ditjen PKTL KLHK Tahun 2019, kondisi hulu DAS Barito 80,8% bertutupan hutan dengan proporsi 79,3% bertutupan hutan alam dan sisanya 1,4% adalah hutan tanaman. Sedangkan dari 19,3% berpenutupan bukan hutan alam, terdiri dari mayoritas semak belukar dan pertanian campur.
Lebih lanjut, seluas 94.5% dari total wilayah Hulu DAS merupakan Kawasan Hutan, dengan 83,3% bertutupan hutan alam dan sisanya 1,3% adalah hutan tanaman. Sementara 15,4% berpenutupan bukan hutan alam yaitu mayoritas semak belukar dan pertanian campur.
DAS Barito di Kalsel memiliki proporsi 39,3% kawasan hutan dan 60,7% Areal Penggunaan Lain (APL). Khusus untuk kawasan hutan yakni seluas 718.591 Ha, sebanyak 43,3% arealnya berhutan, dan 56,7% tidak berhutan.
baca juga : Penyidik KLHK Serahkan Tersangka Perdagangan Kayu Ilegal Asal Ambon ke Kejari Sikka
“DAS disini ini memang didominasi lahan untuk masyarakat atau disebut Areal Penggunaan Lain yang bukan merupakan Kawasan Hutan,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS (PEPDAS) KLHK M. Saparis Soedarjanto mengatakan pihaknya terus berupaya untuk mengurangi areal tidak berhutan melalui revegetasi atau penanaman pohon khususnya pada areal lahan kritis.
“Rehabilitasi DAS di Kalsel sangat massif dilakukan. Data kegiatan rehabilitasi dengan penanaman pohon tahun 2019-2020 di DTA Banjir Kabupaten Tanah Laut (DTA Kurau) seluas 155 ha, di DTA Riam Kiwa seluas 4.341 hektar, dan di DTA Barabai seluas 395,5 ha. Karena baru massif dilakukan beberapa tahun terakhir, mungkin belum terlihat jelas di peta, tapi nanti beberapa tahun lagi akan terlihat,” jelas Saparis.
Dalam catatan KLHK, kegiatan rehabilitasi di Kalsel juga termasuk yang intensif dan sistematis dilakukan bersama dengan kebijakan pemerintah daerah. Upaya lain untuk pemulihan lingkungan dilakukan dengan memaksa kewajiban reklamasi atas izin-izin tambang.
Dalam hal reaksi cepat penanganan banjir Kalsel, KLHK juga telah menurunkan satuan kerjanya untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Diantaranya dengan menurunkan anggota BKSDA Kalsel dan Daops Manggala Agni membantu misi kemanusiaan. (*)