MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Aksi demonstrasi di kantor Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ), kamis (16/6/22) kembali dilakukan koalisi AFK Sulsel terkait tuntutan dan desakan ke Dirjen SDA agar mengevaluasi kinerja pejabat yang bermasalah hukum di Kejati Sulsel.
Koalisi 3 lembaga terdiri dari LB. AMP Sulsel, Federasi Keadilan Rakyat (FKR) dan KAMRI yang menamai aksinya sebagai gerakan “Anti Mafia Konstruksi” AFK Sulsel
“Kami yang telah mengawal dan melaporkan Satker SNVT. PJPA atas kasus dugaan korupsi D.I Pattiro Kab. Bone serta beberapa kasus BBWSPJ di Kejati Sulsel sejak 2018 ini adalah hasil konsolidasi 3 lembaga pergerakan mahasiswa dan pemuda Sulawesi Selatan”, ungkap Ketua LB. AMP Sulsel.
Suhirman menambahkan bahwa gerakan ini telah dikoordinasikan kepada Dirjen SDA dan Itjen kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Jakarta dan telah menerima surat laporan via email serta via telpon dengan bagian hukum kementerian PUPR.
Sementara Indar Jaya selaku Ketua FKR, juga mengatakan bahwa pihak SNVT PJPA perlu diberikan pelajaran tentang keterbukaan informasi publik. Ini jelas sangat melanggar dan diduga tidak patuh terhadap aturan tersebut.
Ditempat yang sama Ketua KAMRI pun sangat menyayangkan sikap kepala balai dan seluruh bawahannya yang terkesan takut menelpon kepala balai yang sedang berada di Jakarta. Ia benar, kami diperlihatkan tiket dan surat perjalanan dinas Ir. Djaya Sukarno.
“Kedatangan kami kesini juga membawa dokumen kasus dan catatan kesepakatan yang wajib untuk disepakati kepala Balai Besar Wilayah Pompengan Jeneberang”, tambah Ketua KAMRI
Adapun pernyataan sikap aksi koalisi AFK Sulsel yaitu “meminta Kementerian PUPR untuk mengevaluasi kinerja maupun jabatan Sahira, HR, ST dan Ida Arie Sulistyaningsih, ST”.
baca juga : Ratusan Pengunjuk Rasa Geruduk Kantor BTN Makassar
Berdasarkan laporan LB AMP Sulsel ke Kejaksaan tinggi Sulawesi Selatan bahwa pembangunan D.I Pattiro Kab. Bone dengan anggaran 20 Milliar TA 2018 saat ini masih berproses hukum dan D.I Bulucenrana dengan anggaran 8 milliar TA 2021 juga masih dalam proses telaah serta kajian internal di tiga lembaga yang tergabung dalam Koalisi AFK.
Olehnya itu AFK Sulsel meminta kepada Menteri PUPR Basuki agar mencopot kepala BBWSPJ Sulsel yang lari dari komitmen untuk menemui massa aksi hari ini.
Meski massa aksi sempat saling dorong dengan pihak kepolisian namun pengunras akhirnya dapat menyegel kantor BBWSPJ Sulsel. (*)