“Jikalau tanah air kita dikelola sendiri oleh para investor lokal dan perusahaan daerah maka tentu hal ini akan berdampak pada terbangunnya smelter, Bandara, Pembangkit listrik tenaga air guna mendukung kelancaran operasional pengelolaan tambang tersebut nantinya, dan peningkatan perekonomian masyarakat”, tambah Hanrianto
Dengan terbangunnya berbagai macam infrastruktur yang terintegrasi, maka para pengusaha lokal Sulawesi Selatan yang berskala nasional dan berkomitmen mengelola tambang tersebut akan memaksimalkan peluang kerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal di Kabupaten Luwu Timur dan menjadikan mereka sebagai mitra strategis dalam membangun daerah.
baca juga : Kadin Sulsel Dorong BUMD dan Pengusaha Lokal Kerja Ex Vale
Selain itu, program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara partisipatif sesuai standar dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menjamin penanganan konflik sosial, dan keamanan wilayah secara berkelanjutan serta akan menyerap ribuan tenaga kerja lokal baik skill maupun non-skill serta membantu membenahi ketersediaan infrastruktur dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Luwu Timur.
Berdasarkan hal tersebut maka kami dari kelompok mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa dan aktivis HMI, Organisasi Daerah dengan ini menyatakan;
1. Menolak PT. Vale Indonesia untuk melanjutkan izin pengelolaan tambang di wilayah sulawesi selatan, dan Pemerintah tidak lagi memperpanjang kontrak karya bersama PT. Vale Indonesia.
2. Meminta kepada Pemerintah RI dalam hal ini Menteri ESDM agar kiranya pengelolaan tambang ex vale di serahkan secara mandiri oleh pemerintah melalui Perusahaan daerah kerjasama dengan para investor lokal yang justru akan lebih memberikan keuntungan bagi daerah dan negara. (*)