koranmakassarnews.com — Ratusan pedagang Pasar Sentral Blok B menyambut kedatangan majelis hakim PTUN dan penggugat untuk melakukan PS (Peninjauan Setempat) dengan menggelar aksi unjuk rasa yang menolak gugatan hukum Hendrik Purnama yang kembali mempersoalkan lahan pedagang di Blok B Pasar Sentral, Jumat (28-08-2020). Menyikapi gugatan tersebut sejumlah pedagang yang tergabung dalam Organisasi Speklim dan Aspek 5 turun ke jalan dan membentangkan spanduk penolakan tentang pembatalan SK Walikota di PTUN Makassar.
Menurut mereka fenomena pedagang kaki lima sudah merupakan permasalahan lama untuk itu dalam orasinya mereka meminta perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2), pasal 11 UU NOMOR 39/1999, pasal 38 UU NOMOR 39/1999 dan pasal 13 UU NOMOR 09/1995.
“Rencana pembokaran PKL ini selalu tidak memperhatikan nasib pedagang. Ini pelanggaran HAM. Dimana mereka mau cari nafkah lagi jika gugatan itu dikabulkan.” ujar koordinator aksi.
Sementara kuasa hukum pedagang Kaki lima, Muhammad Abduh, S.H., M.H mengatakan, bahwa sengketa ini bukanlah sengketa Administrasi Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini.
“Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena Pasal 55 UU PTUN dikatakan tidak membatasi hak pemohon untuk memperjuangkan haknya karena sengketa kepemilikan bukan kewenangan PTUN untuk mengadilinya, melainkan kewenangan peradilan umum.” ujar Abduh.
Selain itu dikatakan, apa yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang dijelasakan di dalam ketentuan perundang-undangan dan Pengajuan gugatan yang terlewat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
Menanggapi persoalan itu, Direktur Utama PD Pasar, Basdir mengatakan hanya bisa mensupport apa pun yang menjadi putusan pengadilan.
baca juga : Jelang Sidang PS PTUN, Asosiasi PK5 Blok B Pasar Sentral Makassar Gelar Pertemuan
“Kita kan bagian dari yang digugat mewakili pemkot Makassar karena mereka mengugat SK Walikota. jadi tentu kita hanya bisa memberi bukti apa yang dibutuhkan.” ujarnya.
“Jadi sesungguhnya lahan ini adalah milik pemerintah yang dijadikan ruko karena ada Hak Guna Bangunan (HGB) mereka. Tapi kalau bicara alas hak ini adalah lahan pemerintah. Dan sebelumnya sudah ada perjanjian yang disetujui saat terjadi kebakaran beberapa tahun lalu.” jelas Basdir. (*)