koranmakassarnews.com — Mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin terus menuai polemik, sejumlah kalangan terus menyoroti. Pengamat Pemerintahan dan Politik Bastian Lubis menyebut Penjabat Wali Kota Makassar yang sekaligus seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di duga kuat bermain politik praktis
Pasalnya, mutasi dan promosi yang dilakukan terhadap 32 jabatan dianggap tidak jelas, karena tanpa adanya alasan kuat, apalagi momennya menjelang pilkada
“Pj Wali Kota itukan sekaligus ASN sudah diduga kuat bermain politik praktis. Sudah sangat jelas walaupun ada surat dari Kemendagri,” kata Bastian, kemarin
Menurutnya, semenjak pemerintahan di Makassar dipimpin oleh Pj wali Kota permintaan mutasi, rotasi dan promosi jabatan ke pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selalu berjalan dengan mulus. Iapun menduga ada oknum dari pihak Kemendagri menerima sesuatu.
Rektor Universitas Patria Artha itu juga mengatakan Pj Wali Kota Makassar tidak memiliki alasan kuat melakukan mutasi, sebab itu untuk kepentingannya di pilwalkot
“Sekali lagi saya katakan diduga ada oknum Kemendagri terima sesuatu, ayo kita buktikan. kemendagri patut diduga terima imbalan tidak ada yang gratisan, contohnya KTP Joko candra kemarin ada transaksionalnya. Jadi saya duga pj wali kota sudah bermain politik praktis,” terangnya.
Dugaan tersebut, lanjutnya memiliki indikator yang bisa dilihat dengan jelas, seperti tindakan nyata dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tentang kenetralitasan ASN
“Oknum Depdagri perlu diusut kenapa menyetujui, padahal pernah meminta untuk membatalkan 1.037 SK yang dibuat oleh Danny Pomanto pada saat tidak bisa ikut pilwalkot. Nah sekarang hanya Pj Wali Kota, kok Rudy bisa dengan cepat disetujui,” tuturnya
Hal tersebut, kata Bastian wajib untuk dilakukan pengusutan secara tuntas agar terang benerang untuk membongkar siapa aktor utama. Apalagi Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin baru menjabat beberapa minggu.
Sementara, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin mengaku mutasi jabatan yang ia lakukan tidak berhubungan dengan adanya gerakan politik. Pasalnya, kata dia, Pemerintahan Kota Makassar harus tetap berjalan dan tidak boleh terpengaruh dengan adanya Pilwalkot Makassar 2020.
baca juga : Pj Walikota Makassar Minta Seluruh Pihak Tidak Kaitkan Mutasi Jabatan dengan Gerakan Politik
“Saya menghimbau pada semua pihak, untuk tidak terlalu mudah mengaitkan antara kegiatan politik pilkada dengan kegiatan mutasi,” katanya
Sementara pengakuan Rudy dirinya tidak sama sekali berafiliasi dengan politik manapun, sehingga mutasi dilakukannya murni untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu amanah yang diberikan
“Jadi mutasi itu murni untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat saja, karena itu amanah yang diberikan kepada saya sebagai Pj. Dan Salah satu upaya untuk mempercepat kinerja adalah dengan melakukan penyegaran-penyegaran pada instansi-instansi yang perlu penyegaran,” pungkasnya.
Sementara, pihak Kemendagri saat di hubungi melalui telepon selular via WhatsApp belum memberi tanggapan hingga berita ini diterbitkan. (*)