oleh

PGI Meminta Presiden Turun Tangan Menyelamatkan KPK

Hotman Tambunan mengeluhkan, ketika taat beragama diidentikka dengan talibanisme. “Kami harus taat beragama, karena agamalah yang mengajar kami untuk berbuat seturut etika. Di KPK itu godaannya banyak sekali, dan ancaman selalu datang. Nilai-nilai agamalah yang membuat kami tetap bertahan”, kata warga GKI Kayu Putih tersebut, seraya menunjuk rekannya yabg selama tiga tahun berturut-turut terakhir ini selalu mendapat nilai A untuk kinerjanya.

Adri Deddy Nainggolan, yang adalah warga GKI Kebayoran Baru, mengungkapkan keprihatinannya dengan begitu mudahnya masyarakat termakan hoaks yang menyebutkan adanya talibanisasi di KPK. “Tidak ada itu. Dan celakanya warga gereja pun mudah termakan oleh issu ini”, katanya.

Saor Siagian, anggota Tim Hukum yang mendampingi mereka mengatakan, “Tiga dari Komisioner KPK periode baru lalu Kristen, dan Sekjen KPK juga Kristen. Saut Situmorang berkali-kali berkata, tidak ada talibanisme di KPK”.

Pdt Jacky Manuputty, Sekum PGI, mengungkapkan kegelisahannya melihat fenomena pabrikasi hoaks di medsos yang begitu mudah merubah persepsi kita atas keadaan dan lembaga tertentu. Dan ini yang terjadi dengan upaya pelemahan KPK ini. Dan yang tragis adalah, seperti kata Mohamad Isnur, pabrikasi itu dilakukan oleh negara melalui lembaga KPK dan BKN. “Ini ancaman buat masa depan bangda kita”, pungkas Isnur yang turut dalam pertemuan tersebut.

baca juga : Menguji Keberanian Dewan Pengawas KPK?

Sementara Rasamala Aritonang, yang adakah warga jemaat HKBP Pasar Rebo menyebutkan, “Kami sebagai KPK ini tantangannya berat. Kami berhadapan dengan koruptor. Dan yang bisa korupsi hanyalah mereka yang punya akses kepada kekuasaan. KPK ini hanyalah alat, pisau untuk memotong bagian badan yang koruptif. Dan reaksi dari para koruptor ini adalah membuang pisau ini. Itu yang sedang kami alami”.

Menanggapi penjelasan dari kesembilan pegawai KPK tersebut, Gomar menyatakan keheranannya terhadap pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menggunakan TWK sebagai dasar penonaktifkan pegawai KPK, namun pernyataan itu tak ditindak-lanjuti. “Siapa sebenarnya yang menjadi presiden?” ungkapnya. (*)