Ade berharap, seluruh calon legislator mempunyai misi untuk merubah budaya pelayanan publik yang kerap menjadi pemicu permasalahan.
“Ini penting, karena pelayanan publik merupakan hal pertama yang akan ditemui masyarakat jika berurusan dengan kepentingannya seperti pendidik, kesehatan dan lain sebagainya,”
Sebagai salah satu caleg, ia pun menjanjikan akan merubah paradigma terkait pelayanan publik yang selama ini masih dinilai jauh dari harapan.
Sementara, calon anggota DPD RI dari Sumatera Utara Muhammad Firman Shah yang tampil sebagai narasumber pada dialog itu lebih memokuskan tentang substansi dari sistem pelayanan publik itu sendiri.
“Pelaksanaan pelayanan publik tidak terlepas dari petugas atau instansi berwenang dalam memberikan pelayanan publik itu sendiri. Tentunya banyak aspek yang perlu dicermati di sini. Tentunya antara lain sangat berkaitan dengan ketersediaan sumber daya manusianya. Dan terpenting jaminan penghasilan yang diperoleh dari pelayan publik itu sendiri,” kata Firman Shah.
Menurut Firman, keikutsertaannya pada pesta demokrasi 2024 sangat berkaitan erat untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik.
Untuk sasaran yang lebih luas, lanjutnya, bagaimana nanti ia berupaya melibatkan masyarakat, tidak lagi sebagai objek, tapi menjadi pelaku agar mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan aktivitas ekonominya.
baca juga : Rakerda I IWO Sidrap Mantapkan Program Kerja Tahunan
“Selama ini saya selalu menjadi penonton. Itu pun penonton yang duduk di bangku belakang. Selama ini saya berteriak dari luar dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Lewat pencalonan saya menjadi senator, semoga langkah saya ini dimudahkan, saya akan berteriak dari dalam (masuk dalam sistem) sebagai corong masyarakat Sumut,” katanya.
Firman Shah mengatakan banyak program yang akan dilakukannya jika mendapat amanah sebagai senator yang mewakili kaum milenial. Salah satu program prioritasnya adalah mengadvokasi keberlangsungan masyarakat nelayan dan kaum marginal lainnya.
“Setelah saya telusuri, sebenarnya banyak program di Kementerian Kelautan yang bisa dilaksanakan untuk kaum nelayan. Ketika saya sudah masuk dalam sistem, sepertinya kemudahan-kemudahan itu bisa kita raih. Itu Salah satu contoh,” katanya.
Kegiatan dialog tersebut tampa dihadiri sejumlah instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti perwakilan Kejati Sumut, PLN dan elemen mahasiswa. (*)