Kabag hukum menambahkan, selama ini tenaga yang direkrut tidak ada aturan managemen pengelolaan tenaga sukarela, tahun ini baru dirancang regulasi terkait hal itu. Sementara Kabag Ortala Setda Enrekang, Kadang Kandari mengatakan jumlah tenaga honorer dan sukarela saat ini sekitar 2.893 sesuai hasil validasi data yang telah dilakukannya.
“Jumlah itu pun belum termasuk tenaga sukarela di RSU Massenrempulu. Sehingga total tenaga honorer sekitar 3.000 orang yang bersumber dari APBD,” jelasnya.
baca juga : Pemkab Enrekang Terima Penghargan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama
Ia menambahakan, tapi dari rasionalisasi tenaga sukarela tersebut akan ada pengecualian bagi tenaga sukarela dengan sumber anggaran dari APBN. Sehingga bagi tenaga sukarela seperti petugas kebersihan dan tenaga honorer guru serta pengemudi tidak akan dilakukan rasionalisasi.
Terpisah Wakil Bupati Enrekang, Asman mengatakan dalam rasionalisasi tenaga honorer tersebut, harus ada solusi bagi mereka yang tak lolos asesment nantinya. Solusi yang dimaksud yakni memberikan pemberdayaan dan pembekalan keterampilan bagi yang tak lolos asesment.
Seperti kerjasama dengan lembaga pelatihan tenaga kerja dan usaha sehingga mereka bisa tetap memiliki keahlian yang bermuara pada penghasilan secara ekonomi saat kontraknya diputus.
“Jadi jangan langsung dilepas begitu saja, paling tidak kita harus bisa beri solusi dengam memberikan pembekalan keahlian sesuai bidangnya,” tegas Asman. (ZF)