koranmakassarnews.com — Di sejumlah media sosial, surat kesepakatan yang dibubuhi tandatangan bakal calon Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto dengan dua partai politik beredar luas.
Bahkan, surat itu dibuatkan dalam sebuah berita. Dimuat oleh beberapa media daring (online).
Dalam pemberitaannya, Danny Pomanto disebut melanggar komitmen. Itu pun, tanpa konfirmasinya langsung ke Danny Pomanto,
Walikota Makassar periode 2014 – 2019 yang dikonfirmasi santai menanggapinya. Sebenarnya, dia tidak ingin menyoalkannya.
Akan tetapi, baginya pemberitaan itu perlu klarifikasi. Dengan begitu, dia angkat bicara.
Menurut Danny Pomanto, surat kesepakatan yang ditandatanganinya bersama ke dua petinggi partai itu, merupakan kesepakatan untuk dirinya mendapat surat rekomendasi usungan.
Akan tetapi, hingga saat ini, surat rekomendasi itu tidak urung diterimanya. Itu sesuai dengan point-point yang terjabarkan pada surat kesepakatan itu.
“Jadi surat itu, jelas. Pada point-point-nya. Dan ternyata belum ada sampai saat ini,” kata Danny Pomanto usai berita itu menjadi perbincangan publik, Kamis (25/06/2020).
baca juga : Bangun Komunikasi, NasDem Bentuk Koalisi Realisasikan Paket Danny-Fatma
Pada point 3, Danny Pomanto bilang, saat itu, Golkar-PPP menyepakati akan menjadi partai koalisi. Mengusung dirinya bersama Andi Zunnun H pada kontestasi Pilwalkot Makassar 2020 ini.
“Jadi, kalau saya dikatakan melanggar komitmen biar surat itu dibaca seksama. Dan bisa ditanyakan langsung ke ketua partainya,” tutup Danny Pomanto.
Sekadar diketahui, PPP dikabarkan telah mengeluarkan surat rekomendasi ke bakal calon wali kota lainnnya, yakni Munafri Arifuddin. Surat rekomendasi itu juga beredar luas, dikeluarkan pada April 2020 ini. (*)