oleh

Demo 11 April, KPPM Minta Sikap DPRD Sulsel Tertulis Jangan Lisan

MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) yang turut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel yang di mulai pukul 13.00 wita, hingga pukul 17.00 wita, senin (11/4/22) tidak menuai hasil maksimal dikarenakan anggota DPRD Sulsel hanya menyampaikan dengan lisan.

Muh. Wamil selaku jendral lapangan KPPM mengaku kecewa dengan sikap anggota DPRD, dirinya melihat anggota DPRD Sulsel hanya ingin menenangkan massa aksi, dengan lisan padahal kami menuntut agar DPRD Sulsel membuat pernyataan tertulis dan di publis di media.

“Kami tidak hanya membawa tuntutan terkait penundaan pemilu ada banyak polemik saat ini termasuk situasi ekonomi yang semakin tidak jelas di tengah pandemi, harga BBM naik serta bahan pokok khususnya minyak goreng tidak mampu di tuntaskan oleh pemerintah dan masih banyak yang lainnya sehingga kami menganggap Jokowi gagal”, ucap Wamil.

Pengunras menambahkan kalau tidak mampu lagi untuk mengurusi kondisi ekonomi dan bangsa silahkan mengundurkan diri secara terhormat.

“Kami dari koalisi perjuangan pemuda mahasiswa(KPPM) menantang DPRD Sulsel untuk membuat pernyataan tertulis dan mendukung seluruh tuntutan mahasiswa Sulsel yang saat ini berdemonstrasi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan”, tutup Wamil.

baca juga : Wakil Ketua DPRD Sulsel Dihujani Lemparan Batu Saat Menerima Massa Aksi

Adapun isu dan tuntutan yang di layangkan di depan DPRD Sulsel yakni:
1. Tolak keras penundaan pemilu tahun 2024 yang melanggar konstitusi
2. Hapuskan BPJS kesehatan dan wujudkan kesehatan gratis
3. Hentikan dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM
4. Mendesak menteri kesehatan mengeluarkan permenkes, dahulukan pelayanan ketimbang administrasi
5. Wujudkan pendidikan gratis, demokratis dan ilmiah
6. Mendesak Kapolri mengevaluasi kinerja kapolda se Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng
7. Turunkan harga pupuk, dan berikan sesuai kebutuhan petani
8. Menolak penghapusan BBM subsidi, turunkan semua jenis harga BBM.
9. Cabut omnibus law
10. Stop politisasi kesehatan.