oleh

Isu Reshuffle, Waketum KNPI Dukung Langkah Presiden Evaluasi Menteri yang Tidak Produktif

JAKARTA, koranmakassarnews.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) beri sinyal kemungkinan akan ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan sejumlah menteri yang turut hadir dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022, yang juga dihadiri oleh Gubernur Riau Syamsuar.

Pernyataan Jokowi mengenai reshuffle kabinet ini muncul, setelah dirinya menyinggung masih banyak kementerian, dan daerah yang masih gunakan produk impor untuk mendukung kegiatan operasional mereka.

Anshar Ilo, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) dalam keterangan resminya mengatakan sebaiknya secepatnya terjadi penyegaran di Kabinet Indonesia maju.

Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden

“Kementerian yang tidak signifikan dalam menunjang agenda besar pemerintah untuk dapat dievaluasi dan terjadi penyegaran menunjang pemerintahan Presiden Joko Widodo di akhir periode ke dua,” terang Anshar, Sabtu (26/03).

Ilo sapaan akrabnya, beberapa nama menteri disinggung langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut yakni Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

“Untuk Indonesia maju, kami dukung langkah presiden untuk selalu mengingatkan kewenangannya mengganti menteri yang kinerjanya tak baik,” tambah Anshar.

baca juga : Pengurus DPP KNPI, Ajak Pemuda Cinta Budaya dengan Menonton Film Selimut Kabut Rongkong

Ia menambahkan, reshuffle kabinet harus mempertimbangkan personalitynya harus cakap, mampu, kemudian detail, dan bisa menerjemahkan program-program Presiden sehingga harus benar-benar memilih menteri yang berintegritas, profesional dan loyal.

“Ini kesempatan untuk mengukur capaian-capaian, baik dari sudut kinerja, leadership, managerial skill dan integritas. Evaluasi kinerja semua kementerian baiknya Presiden Jokowi mentukan alat ukur atau instrumen menteri mana saja yang perlu untuk di-reshuffle,” tutup Anshar. (*)