Hanya saja reaksi keras dari kuasa hukum penggugat itu mendapat interupsi dari Majelis Hakim, karena dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dalam persidangan.
Sementara itu kuasa hukum media tergugat dari Koalisi Pembebasan Pers Sulawesi Selatan, Dr Muhammad Al Jebra Al Iksan Rauf, SH, MH mengatakan, bahwa saksi yang dihadirkan pihaknya sudah sesuai dengan fakta, dimana saat liputan acara konferensi pers tersebut, saksi menyatakan dirinya hadir sebagai narasumber.
“Keterangan saksi sudah sesuai fakta. Saksi menyatakan sebagai narasumber di acara konferensi pers itu. Terbukti juga dalam sidang tadi dimana saat ditunjukkan alat bukti berita (printout), saksi menyatakan benar bahwa apa yang dituliskan oleh media-media yang sebagai tergugat dan terkonfirmasi bahwa itu adalah pernyataannya,” tegas Jebra, sapaan akrabnya.
Sementara pertanyaan dari pihak kuasa hukum penggugat kepada saksi, kata Jebra, banyak melenceng dari pokok perkara dan beberapa kali mendapat teguran dari Majelis Hakim.
baca juga : Kuasa Hukum: Saksi Penggugat Bicara Proyek Yang Tidak Diberitakan Media Tergugat
“Harusnya kita kembali ke pokok perkara yang dipersengketakan, yaitu terkait dengan berita, sebab kebanyakan pertanyaan dari pihak penggugat berkaitan dengan silsilah kerajaan dan lain sebagainya, dan kami keberatan karena sudah melebar dari pokok perkara,” sambung Jebra.
Jebra kembali menegaskan, bahwa pokok perkara yang disidangkan bukan sengketa antar lembaga adat, melainkan tuduhan atas melanggar hukum yang oleh pihak penggugat berkaitan dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang Pers.
“Untuk itu, proses persidangan dari awal hingga per hari ini, Pers tidak terbukti melakukan perbuatan yang sebagaimana yang dituduhkan dalam gugatan mereka (Penggugat),” kuncinya.
Sekedar diketahui, sidang gugatan perdata enam media akan kembali digelar Kamis 21 Juli 2022, pekan depan, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi fakta kedua dari pihak tergugat. (*)