Pada pertemuan tersebut juga dihadiri Dr. Sitti Masniah Djabir, Kabid Penataan dan Pengelolaan Ruang Laut DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan itu, Sitti menyebutkan bahwa Sulawesi Selatan sangat potensial sebagai tata letak provinsi yang strategis untuk perdagangan. Ada 313 pulau di 24 kabupaten. Jumlah penduduk mencapai 9, 13 juta jiwa penduduk. Dengan besarnya penduduk ini, ketahanan pangan harus dipertahankan khususnya dari sektor perikanan.
Asmar Exwar, Dinamisator Jaring Nusa menyampaikan bahwa; “Terdapat keterkaitan yang sangat erat terkait penguatan ekonomi masyarakat dengan kondisi layanan alam atau lingkungan masyarakat pesisir dan pulau kecil.”
baca juga : Rugikan Konsumen, WALHI Sulsel gelar Diskusi Publik Penyelesaian Sengketa Bisnis Perumahan
Dalam Workshop Jaring Nusa dan WALHI Sulsel tersebut juga dibahas mengenai urgensi perbaikan fungsi-fungsi ekosistem di Pulau Kodingareng Lampo untuk memastikan pulihnya ekonomi nelayan lokal. Mendorong inisiasi aturan-aturan lokal terkait perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil di wilayah Spermonde, serta pengakuan wilayah kelola rakyat di dalam kebijakan ruang di daerah.
Selain itu program penguatan ekonomi masyarakat pesisir pulau kecil perlu terus digalakkan dengan mengembangkan inovasi usaha, membangun jaringan serta penguatan SDM. Pencabutan perizinan yang mengancam dan merusak wilayah kelola rakyat di pesisir laut mendesak untuk dilakukan untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekosistem dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
(Memet WALHI Sulsel)