koranmakassarnews.com — Aduan warga yang tidak mendapatkan bantuan Bansos Covid 19 di Sulawesi Selatan melalui Hotline Mobile Ikatan Wartawan Online (IWO) Sulsel terus bertambah, senin (4/5/2020).
Dari keterangan Operator Hotline Mobile Bansos Covid 19 IWO Sulsel menyampaikan, bahwa dari sekian warga dari berbagai wilayah kab/kota di Sulsel, aduan warga Kota Makassar masih yang terbanyak, kemudian menyusul Kab.pangkep, Gowa, Maros.
“Jadi sampai hari ini aduan yang masuk masih warga Makassar yang terbanyak. Itu berasal dari berapa Keluarahan, hari ini aduan yang masuk itu dari wilayah Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, kemudian Tamalate, Biringkanaya, Rappocini, ” ungkap Roni.
Dari aduan yang masuk, hampir semua mengeluhkan lambannya bantuan sosial dari Pemerintah setempat, bahkan adapula yang masih tidak mengetahui seperti apa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Bansos Covid 19.
“Jadi rata – rata aduanya adalah mempertanyakan kenapa didaerahnya tidak merata pembagian sembakonya. Kalau dikatakan terdampak, menurut rata – rata pengadu keluhannya, justru mereka adalah korban dampak Covid, bahkan masuk dalam kelompok warga miskin dan sebagian juga kena PHK ditempat ia bekerja, ” jelas Roni.
Sampai berita ini diturunkan, pengaduan warga yang masuk ke Hotline Mobile IWO sulsel sudah diteruskan ke Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel.
baca juga : Usai Mengadu ke IWO Sulsel, Warga Gowa Ini Langsung Mendapatkan Bantuan Covid-19
“Jadi semua aduan warga sudah kita teruskan ke KPK, terkait seperti apa respon pemerintah, Korsup KPK akan mengkoordinasikan dengan pemda setempat. Ini juga merupakan komitmen kami (IWO) dan KPK RI dalam rangka pengawasn Pengelolaan dan Penyaluran Bansos Covid 19, ” kata Roni.
Sebelumnya, untuk laporan yang masuk pada awal ruang pengaduan kami buka, sudah ada yang ditindak lanjuti oleh pemda setempat, seperti pengadu dari warga kab.Gowa, Makassar dan Kab. Wajo provinsi Sulsel.
“Kita berharap seluruh Pemda di Sulsel agar lebih responsif terhadap aduan masyarakatnya, soal mereka layak dapat atau tidak itu tergantung seperti apa Pemda telah melakukan pendataan yang tepat sasaran dan berkesesuaian dengan petunjuk peraturannya, ” tutup Roni. (iwo)