koranmakassarnews.com — Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019 kini memasuki tahap pembahasan pada komisi terkait DPRD Makassar.
Rapat kerja ini dibahas Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar dengan menghadirkan seluruh camat di Kota Makassar. Jumat (24/07/2020) di ruang badan anggaran DPRD Makassar.
Raker dipimpin Ketua Komisi B William bersama Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile. Hadir pula seluruh Anggota DPRD kota Makassar yang tergabung dalam Komisi B.
Rapat ini dilakukan guna mempertajam atas laporan pertanggungjawaban APBD 2019 pihak eksekutif kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah.
Ketua Komisi B DPRD Makassar William, berharap menemukan solusi terhadap kendala-kendala yang di hadapi melalui rapat ini.
baca juga : Berlaku Besok, Berkunjung ke DPRD Kota Makassar Harus Bebas Covid-19
“Kami bersama Eksekutif membahas Ranperda ini berharap kita akan menemukan solusi terhadap kendala yang di hadapi”. Ungkap Politisi PDIP ini.
Selain hasil monitoring, sejumlah masalah lain yang disampaikan saat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, juga menjadi perhatian dalam rapat kerja. Beberapa hal yang menjadi sorotan fraksi-fraksi seperti terkait kinerja penanganan COVID-19 serta pengelolaan keuangan dan aset yang dinilai masih ada yang perlu diperbaiki.