TAKALAR, koranmakassarnews.com — Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) yang diperuntukkan masyarakat yang kurang mampu.
Bansos BPNT ini dinilai membantu kebutuhan pokok masyarakat lantaran disebutkan sangat membantu dan meringankan beban pemenuhan bahan pokok setiap bulannya masyarakat.
Namun, kepuasaan masyarakat yang di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan berbanding terbalik. Pasalnya, sempat beredar kabar adanya dugaan markup (penggelembungan) harga bansos BPNT.
Kabar dugaan penggelembungan BPNT itu ditampik oleh Koordinator Pendamping BPNT Kabupaten Takalar, Zainuddin.
“Penyaluran BPNT di Takalar sudah berjalan sebagaimana mestinya, programnya telah tercapai karena telah memenuhi 3 komoditi, yakni karbohidrat, protein, dan mineral,” jelas Zainuddin saat melakukan konferensi pers di Nobar Cafe, Kecamatan Patallassang, Kabupaten Takalar, Rabu (13/01/2021)
Perihal penggelembungan, Zainuddin mengaku, telah melakukan pengecekan dan Faktanya di lapangan sudah saya cek langsung dan memang harga item sembako yang ada di BPNT memang demikian adanya karena beberapa agen memang menerapkan itu,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan untuk meminimalisir dugaan penggelembungan, pihaknya telah menyampaikan kepada KPM untuk transparan terhadap harga bansos itu dan harganyapun,Telah dibuat secara transparansi karena harganya telah ditulis dipapan informasi masing-masing KPM,” imbuhnya.
baca juga : KPK Desak Kemensos Perbaiki DTKS yang Menjadi Basis Data Penerima Bansos
Lanjut nya Zainuddin juga mengaku, penyaluran BPNT adalah merupakan proses jual beli bukan pengadaan barang dan jasa.,Ini bisnis dan bukan saya mengatakan itu tapi jelas di pedoman umum BPNT dan peraturan presiden yang menyebutkan itu,” tandasnya.
Sementara itu, LSM Barapi yang melakukan pemantauan penyaluran BPNT mengaku, penyaluran BPNT di Takalar sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan.
“Kita harus mesti beri apresiasi kepada pendamping BPNT karena telah melakukan konferensi pers sebagai upaya transparansi penyaluran BPNT di Takalar,” jelas Direktur Eksekutif LSM Barapi, Dirman.
Sekedar diketahui, kurang lebih 31.316 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima dampak positif dari program BPNT. (rls)