MAKASSAR, KORANMAKASAR.COM — Dewan Pimpinan Wilayah Srikandi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Talk Show, senin (8/2/21) bertempat di Cafe RM Seruni Jl. Bau Mangga No.23, Panakkukang, Makassar. Menariknya, kegiatan ini membahas revisi UU Pemilu yang sedang hangat dibincangkan pelaku dan penikmat politik.

Talk Show yang mengangkat tema “Puzzle Politik Menuju Pilkada Serentak di Sulawesi Selatan dalam Pusaran Revisi UU Pemilu” ini menghadirkan 3 narasumber yang berlatar belakang profesi yang berbeda. Mereka yang hadir adalah, Prof. Dr. Arief Wicaksono, S.Ip, M,.Si seorang akademisi yang sedang menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Bosowa, kemudian Suwardi Idris Amir yang merupakan Direktur Indeks Politica Indonesia, lembaga Konsultan Politik ternama, dan Muhammad Kafrawi, S.Ip, M.,Si, peneliti Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP ) Makassar.

Menurut Kafrawi, peneliti Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) menyebutkan dengan adanya korban jiwa petugas KPPS pemilu 2019, sangat menghawatirkan jika pemilu dan pilkada serentak dilaksankan pada waktu yang bersamaan. Ada traumatik penyelenggara khususnya petugas KPPS yang rekan sejawatnya tumbang dalam menjalankan tugas. LSKP, merekomendasikan agar pelaksanaan pilkada dan pemilu dilakukan secara bertahap.

Sementara Suwardi Idris Amir, menyoroti sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan revisi UU Pemilu. Menurut pengamatan Direktur Indeks Politica Indonesia ini, Presiden Jokowi menolak UU Pemilu di revisi bukan karena interpensi kepentingan Partai PDI Perjuangan semata.

Tetapi lebih pada keinginan presiden Jokowi untuk fokus pada penanganan wabah Covid 19 dan pemulihan ekonomi. Jadi tidak menutup kemungkinan Pilkada serentak dilaksana tahun 2023 apabila penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi bisa segera membaik tahun ini (red.2021).

Akademisi Arief Wicaksono yang saat ini menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Bosowa menuturkan, Puzzle politik saat sekarang ini sebenarnya telah memiliki pola yang pakem. Namun, tetap memungkinkan untuk berubah. Masing-masing pelaku politik punya strategi dan taktik dalam menyusun puzzle-puzzle politiknya.

Selain itu, Arief mendorong agar pendidikan politik dari usia dini lebih dimassifkan. Arief menyayangkan adanya pembatasan-pembatasan diskusi politik masuk ke ruang pendidikan seperti kampus. Terlalu alergi kita membahas soal politik didalam kampus, padahal di negara maju seperti Amerika, diskusi dan obrolan politik dalam lingkungan kampus adalah hal yang lumrah.

Ketua DPW SRIKANDI Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Irmawati Syahrir dalam sambutannya mendorong kader Srikandi Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan agar melek politik dengan mengikuti kegiatan pendidikan politik seperti yang sedang berlangsung.

Menurut Irma, kita tidak boleh menghindar dan alergi dengan pembahasan politik, karena sadar atau tidak, segala hal yang menyangkut kehidupan dan hajat orang banyak lahirnya dari politik. (*)