JAKARTA, koranmakassarnews.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) untuk all out mendukung kerja penyelenggara pemilu. Sehingga, sisa tahapan sampai pemungutan suara nanti, bisa berjalan dengan sukses, aman dari konflik dan Covid-19.
Mendagri mengatakan itu pada acara Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2020 yang digelar di Kemenko Polhukam, di Jakarta, Senin (23/11/2020). Hadir dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Kepala BNPB.
Selain itu, ikut hadir mengikuti rapat secara virtual Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Wakil Kepala BIN mewakili Kepala BIN, Gubernur yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020, Forkopimda Provinsi, KPUD dan Bawaslu Provinsi se- Indonesia, Bupati dan Walikota yang daerahnya melaksanakan Pilkada serentak 2020, Forkopimda Kabupaten dan Kota, Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD dan Kepala Satpol PP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang daerahnya melaksanakan Pilkada.
Menurut Mendagri, dari semua tahapan yang sudah dilakukan, semuanya relatif berjalan lancar. Maka ia menekankan pada semua pihak untuk membantu secara all out kerja penyelenggara Pilkada di sisa tahapan ini. Karena masih ada sisa tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara sampai dengan perhitungan suara.
” Ini tidak akan mungkin mampu penyelenggara KPU dan Bawaslu bekerja sendiri. Kita dukung dengan semua kekuatan yang ada. Kekuatan Linmas yang di bawah Pemda, Satpol PP yang ada di bawah Pemda, rekan-rekan Polri. Bapak Kapolri, mohon kiranya mengarahkan jajarannya dan juga rekan-rekan TNI, karena memang situasi Pilkada kali ini belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia digelar, ditengah pandemik. Ini baru pertama kali, pengalaman baru kita semua, ” katanya.
Mendagri juga menguraikan beberapa aspek dari penyelenggaraan Pilkada yang sudah dan sedang berjalan. Dari aspek anggaran, Kemendagri punya tugas penting untuk memfasilitasi. Penganggaran Pilkada itu sendiri ada dua sumber. Pertama, adalah yang berasal dari APBD melalui NPHD. Dalam catatan Kemendagri saat ini, anggaran untuk jajaran KPU sudah tuntas 100 persen direalisasikan.