JAKARTA, koranmakassarnews.com — Pemerintah akan memfokuskan kebijakan fiskal tahun 2023 untuk mendukung permulihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo. Program-program tersebut yaitu pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan dukungan pertumbuhan ekonomi hijau.
Saat menyampaikan keterangan selepas mengikuti rapat terbatas tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah dan Pagu Indikatif Tahun 2023 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 14 April 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara yang lebih tinggi pada tahun 2023, yakni pada kisaran Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun.
“Untuk tahun depan, pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto). Ini berarti pada kisaran antara Rp2.255,5 triliun hingga Rp2.382,6 triliun,” ujar Menteri Keuangan.
Sedangkan untuk belanja negara tahun depan didesain pada kisaran 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB, yaitu pada kisaran antara Rp2.818,1 triliun hingga Rp2.979,3 triliun. Menurut Sri, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp2.017 triliun hingga Rp2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp800 triliun hingga Rp826 triliun.
Dengan pendapatan dan belanja negara tersebut, pemerintah berharap bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 akan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sri mengatakan, defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp562,6 triliun hingga Rp596,7 triliun.
“Ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB. Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen. Namun, pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional,” ungkapnya.
baca juga : Presiden Sambut Baik Kerja Sama Investasi INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya
Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah akan memprioritaskan belanjanya antara lain pada bidang perlindungan sosial dengan kisaran antara Rp349 triliun hingga Rp332 triliun. Sri menilai, hal tersebut dilakukan terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif.
“Dalam hal ini, data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan makin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial,” imbuhnya.
Selanjutnya, untuk anggaran kesehatan yang selama tiga tahun terakhir ini terus melonjak karena adanya pandemi Covid-19, pada tahun depan pemerintah akan menaikkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan Covid-19 karena diperkirakan Covid-19 tidak lagi menjadi faktor. Menurut Sri, hal tersebut bertujuan untuk mendukung reformasi di bidang kesehatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.