Ia menyebutkan, berbagai intervensi baik spesifik (Bidang Kesehatan) maupun Intervensi Sensitif (Non-Kesehatan), telah banyak dilakukan namun angka prevalensi stunting masih tinggi. Hal ini menurut Bambang, belum adanya konvergensi program di sasaran penerima manfaat yaitu Rumah Tangga dengan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Saat ini, kata Bambang, provinsi dengan Pravelensi Stunting tertinggi di Indonesia ditempati oleh Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, diikuti Aceh. Sedangkan, untuk provinsi dengan prevalensi stunting terendah berada di DKI Jakarta, DIY, dan Bali.
Di Sulsel sendiri, prevalensi stunting tertinggi berada di Kota Parepare diikuti Tana Toraja, dan Enrekang, dan terendah berada di Kabupaten Gowa, Makassar dan Bone.
baca juga : Pemprov Bangun Sinergi Pelayanan Penelitian Bersama Perguruan Tinggi Se Sulsel
Membacakan sambutan Gubernur, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappelitbangda Sulsel, Junaedi, mengatakan, stunting merupakan masalah serius yang mengancam pertumbuhan generasi muda baik secara fisik dan turut mempengaruhi kemampuan intelegensia anak.
“Dalam upaya menurunkan angka stunting, dibutuhkan peran aktif dari seluruh stakeholder terkait dengan memenuhi prasyarat pendukung mencakup komitmen politik, kebijakan dan keterlibatan pelaksanaan, serta kapasitas untuk mengimplementasikan, Pemprov Sulsel yang memiliki misi telah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui sektor kesehatan, perikanan, pemberdayaan, perempuan, maupun PKK,” jelas Junaedi.
Ia menyebutkan, pencapaian Sulsel untuk keluar dari 10 besar daerah dengan prevalensi tertinggi di Indonesia tidak lepas dari komitmen Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua TP PKK, yang mencanangkan program zero stunting sejak hari pertama dilantik. (*)