“Banyak program dan kegiatan yang kita canangkan pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat belum dapat terealisasikan. Namun, itu tidak mematahkan semangat pemerintah daerah dan menjadikan kondisi tersebut sebagai pemicu dan tantangan untuk memberikan yang terbaik dalam mewujudkan masyarakat Luwu yang lebih maju dan mandiri”, lanjut H Sulaiman
Menurutnya, Pemerintah Bersama DPRD Kabupaten Luwu serta seluruh Stakeholder yang ada telah berupaya maksimal menerapkan ketentuan yang diatur dalam standar kebijakan akuntansi maupun standar akuntansi pemerintahan sehingga terwujud pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
baca juga : Dinas DP3A Luwu Gelar Sosialisasi Pencegahan KtP/A dan TPPO
“Kerja keras kita semua berbuah manis dengan Kembali diraihnya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) atas LHP LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2020 oleh BPK. Penghargaan ini merupakan yang ke enam kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2015”, tuturnya
H Sulaiman juga memberikan gambaran umum Pelaksanaan APBD TA. 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut, Pendapatan daerah pada APBD TA. 2020 terealisasi sebesar Rp. 1,45 Trilyun rupiah lebih yang secara umum bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 123,46 Milyar rupaih lebih, Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 941,73 Milyar rupiah lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 387,06 Milyar rupiah lebih.
Sementara belanja daerah pada APBD TA. 2020 terealisasi sebesar Rp. 1,41 Trilyun lebih yang terdiri atas 2 (dua) komponen belanja daerah dengan rincian Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 788,73 Milyar rupiah lebih dan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 630,30 Milyar rupiah lebih. Penerimaan pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 38,46 Milyar rupiah lebih, dan pengeluaran pembiayaan daerah terealisasi sebesar Rp. 3 Milyar rupiah. (*)