JAKARTA koranmakassarnews.com — Pemerintah berupaya mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini ditegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan arahannya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Nasional Tahun 2020, Kamis (22/10), di Jakarta.
“Inflasi tahun 2020 harus dipertahankan agar tidak terlalu rendah dan dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus kepada produsen untuk tetap berproduksi”, ujar Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, kebijakan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya fokus terhadap upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan kepada daya beli masyarakat dan para produsen, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan.
Pemerintah Daerah (Pemda) pun diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terutama, belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, khususnya sektor UMKM. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda diutamakan untuk menyerap produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
baca juga : Buka Rakornas Pengendalian Inflasi 2020, Presiden Ingatkan untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Presiden Jokowi juga mengapresiasi peran Pemda dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kesinambungan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Dalam hal ketersediaan pangan, sangat penting untuk memastikan data benar-benar valid agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat. “Segera perkuat data informasi pangan, baik di pusat dengan PIHPS, maupun di daerah dengan data dan informasi yang penting lainnya. Sinergikan dengan data-data di daerah. Buat neraca pangan yang akurat agar jika ada persoalan kekurangan pangan bisa diatasi dengan cepat,” imbuhnya.
Presiden juga meminta para gubernur, walikota, dan bupati untuk terus memberikan tone yang positif dan optimis kepada masyarakat. Selain itu, harus dapat menyampaikan langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi covid-19 setiap saat dan menjelaskan program pemulihan ekonomi nasional yang telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah.