Bertepatan dengan perayaan Global Tiger Day 2021, kegiatan pelepasliaran diawali dengan penandatanganan “Piagam Kesepakatan Bersama Para Pihak Untuk Kelestarian Harimau Sumatera di Kabupaten Pasaman Barat” pada tanggal 29 Juli 2021, di Kantor Bupati Pasaman Barat. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Bupati Pasaman Barat, Kepala BKSDA Sumbar, Kapolres Pasaman Barat, Dandim 0305/Pasaman, Kepala KPHL Pasaman Raya, Wali Nagari, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh adat, serta pemegang izin HGU perkebunan PT. Pasaman Marama Sejahtera (PT. PMS).
Ardi Andono, juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati Pasaman Barat serta para pihak yang berkomitmen untuk melestarikan Harimau Sumatera, tugas penting yang perlu dilakukan adalah pemantauan dan monitoring pasca pelepasliaran untuk memastikan “Sipogu” aman dan nyaman di “rumah” nya.
baca juga : 29 Juli 2010 : Hari Harimau Sedunia Pertama Kali Digagas
Piagam kesepakatan ini merupakan langkah maju bagi pelestarian Harimau Sumatera di Sumatera Barat dan diharapkan dapat menjadi contoh di lokasi lain. Selanjutnya akan dibentuk tim Community Patrol yang terdiri dari masyarakat adat dan tokoh muda setempat yang akan melanjutkan patroli di lokasi tersebut sebagai upaya monitoring pasca pelepasliaran.
Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, menyambut baik upaya pelepasliaran Harimau Sumatera “Sipogu” kembali ke Hutan Lindung Pasaman Barat. “Mengingat Harimau Sumatera merupakan satwa yang dihormati dan dijaga keberadaannya secara kearifan lokal, sehingga saya bersama masyarakat Pasaman Barat mendukung dan ikut menjaga kelestarian keberadaan habitat Harimau Sumatera,” jelas Hamsuardi.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Wiratno menyampaikan bahwa KLHK bersama para pihak terus berupaya mencegah dan menanggulangi konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar.
“Ketika konflik terjadi, sering satwa liar menjadi korban sehingga diperlukan kesadaran masyarakat yang berada di sekitar habitat Harimau bahwa apabila daerahnya merupakan area rawan konflik maka segera laporkan ke BKSDA terdekat agar mendapatkan arahan terkait upaya mitigasi dan penanganan konflik satwa liar,” ujar Wiratno.