koranmakassarnews.com — Rusaknya kualitas lingkungan hidup di 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, tidak lepas dari lemahnya pengawasan pihak terkait, dan masyarakat tetap jadi korban yang terkena dampak dari aktivitas sebuah investasi usaha.
Mulai dari tidak jelasnya, rencana hingga aplikasi detail tata ruang, zonasi dan perilaku oknum aparatur sipil negara (ASN) menghiasi potret perilaku buruk pelaku usaha dan masyarakat terhadap limbah yang dihasilkan.
Terkait dengan kondisi buruknya kualitas lingkungan hidup di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Makassar-Maros- Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) seperti halnya tambang galian C, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah domestik yang berujung di tempat pembuangan akhir (TPA).
Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Sulawesi Selatan, Andi Hasdullah menyebutkan kota Makassar saat ini sudah mengalami darurat sampah.
“Sampah yang masuk ke TPA Tamangapa Antang, umumnya adalah organik dan plastik yang belum dikelola dengan baik. Padahal tercatat ada 300 lebih Bank Sampah yang ada di kota Makassar, meski demikian hal itu belum mampu mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah yang mampu bernilai ekonomis,”kata Hasdullah kepada Koran Makassar News, Kamis (17/12/2020).
Menurut Hasdullah, amanah dan wejangan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang menyampaikan bahwa tak ada kompromi bagi perusak lingkungan hidup. Karena perusak lingkungan hidup adalah, kejahatan yang sangat luar biasa. Meski pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan minim PPNS Bidang Lingkungan Hidup.
baca juga : KLHK Berikan Penghargaan Proklim Tahun 2020
“Tak jarang kami mendampingi badan atau dinas di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan untuk mendampingi aduan masyarakat terkait kerusakan lingkungan hidup, dan jumlah PPNS kami di bidang lingkungan hidup jumlahnya 12 orang,”beber Kadis DPLH Sulsel.
Dalam kesempatan yang sama organisasi berbasis massa Pemuda Pancasila dipimpin Ketua Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) MPW Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan, Zulkifli Thahir melakukan audiensi dengan Kadis DPLH Sulsel membawa pengurus Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemuda Pancasila Sulsel terkait keresahan masyarakat yang berada di kawasan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Makassar-Maros- Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata).
Dhany