MAKASSAR, koranmakassarnews.com — Resetting atau penonaktifan RT/RW Kota Makassar terus bergulir, diketahui sebelumnya kebijakan Walikota Makassar, Ir. Moh. Mohammad Ramdhan Pomanto menonaktifkan Ketua RT/RW mendapat penolakan dari tujuh fraksi di DPRD Kota Makassar.

Tujuh fraksi, yakni Partai Demokrat, Partai PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKS, dan Nurani Indonesia Bangkit (NIB) bahkan sudah menandatangi pernyataan sikap penolakan terkait penonaktifan RT/RW.

Belakangan Ketua Fraksi Golkar, Abd. Wahab Tahir membantah bahwa partainya belum merekomendasikan untuk menolak wacana non aktif RT/RW Kota Makassar.

Sikap partai Golkar yang dianggap main main membuat Ketua DPD II Golkar Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi) membantah isu bahwa partainya mendukung wacana resetting RT/RW. Ia menyebut Golkar maupun fraksinya di DPRD Kota Makassar, tidak pernah membuat satu kesepakatan mendukung resetting tersebut.

“Tidak ada arahan sama sekali, apalagi keputusan, baik dari partai maupun ke fraksi,” kata Appi, Senin (26/04).

CEO PSM Makassar ini menjelaskan, bahwa Partai Golkar akan selalu mendukung kebijakan pemerintah yang pro terhadap masyarakat dan pembangunan Kota Makassar. Nah, terkait dengan wacana kebijakan resetting RT/RW, kata dia, partainya akan terlebih dahulu mengkaji itu. Kalau dinilai berdampak buruk, atau melanggar dari aturan yang ada, maka akan ditolak.

“Saya diam karena memang menunggu perencanaan kebijakan itu secara resmi atau tertulis. Inikan masih wacana saja,” jelasnya.

Menurut Appi, sebenarnya fraksi Golkar di DPRD Kota Makassar sebelumnya juga berpandangan yang sama. Wacana itu belum enggan ditanggapi dengan keputusan dukung-mendukung.

“Pak Wahab dan teman-teman itu juga bilang begitu, belum mendukung. Akan terlebih dahulu dikaji nanti,” pungkas Appi. (*)